KOTA BOGOR

Realisasi Penerimaan Minim, Masih Ada Pemutihan Pajak Kendaraan

Muhamad Wildan | Selasa, 20 Oktober 2020 | 16:17 WIB
Realisasi Penerimaan Minim, Masih Ada Pemutihan Pajak Kendaraan

Ilustrasi. 

BOGOR, DDTCNews – Sejauh ini, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) Kota Bogor baru sebesar 30,11% dari target. Pemerintah sudah memberikan perpanjangan pemutihan hingga 23 Desember 2020.

Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Kota Bogor Ekawati mengatakan sudah menerima pembayaran PKB dari 18.600 unit kendaraan roda empat dan 49.727 kendaraan roda dua. Adapun total penerimaan PKB mencapai Rp59 miliar.

Adapun nominal realisasi penerimaan PKB tersebut masih jauh dari harapan mengingat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Pasalnya, pemprov menargetkan penerimaan PKB senilai Rp198 miliar melalui program Triple Untung Plus.

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

“Kalau melihat realisasi, rasanya memang tidak mungkin [mencapai target] karena pertengahan Oktober seharusnya sudah 50%," ujar Ekawati, dikutip pada Selasa (20/10/2020).

Terlepas dari proyeksi tersebut, Ekawati masih meyakini realisasi PKB masih bisa maksimal karena adanya program Triple Untung Plus. Menurutnya, bakal banyak wajib pajak yang membayarkan PKB terutangnya pada akhir tahun.

"Pandemi masih begitu kuat sehingga wajib pajak akan memilih pada saat harus membayar pajak atau untuk kelangsungan hidupnya," imbuhnya, seperti dilansir radarbogor.id.

Baca Juga:
Pemeriksa dan Juru Sita Pajak Perlu Punya Keterampilan Sosial, Kenapa?

Seperti diketahui, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat melanjutkan program Triple Untung yang digulirkan pada pertengahan 2020 menjadi program Triple Untung Plus. Program Triple Untung Plus berlaku hingga 23 Desember 2020.

Terdapat 6 insentif pajak terkait dengan kendaraan bermotor yang diberikan kepada wajib pajak. Keenam insentif itu adalah pembebasan denda PKB, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) atas penyerahan kedua, pembebasan tarif progresif PKB, diskon pokok PKB, diskon tunggakan PKB hingga tahun kelima, dan diskon BBNKB atas penyerahan pertama. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 10:00 WIB KOTA PONTIANAK

Semarakkan HUT ke-253, Pemda Adakan Program Pemutihan Denda PBB-P2

Senin, 21 Oktober 2024 | 11:00 WIB KOTA BALIKPAPAN

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor hingga Umrah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN