KABUPATEN BANGKALAN

Realisasi PBB Baru 26%, Pemkab Bangkalan Minta Bantuan Kejaksaan

Muhamad Wildan | Sabtu, 03 Desember 2022 | 11:30 WIB
Realisasi PBB Baru 26%, Pemkab Bangkalan Minta Bantuan Kejaksaan

Ilustrasi.

BANGKALAN, DDTCNews - Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur tercatat baru merealisasikan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 26% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp7,5 miliar.

Untuk mengejar target PBB yang telah ditetapkan, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bangkalan Ismet Efendi mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan.

"Dalam waktu dekat sejumlah kecamatan akan dipanggil [oleh kejaksaan]," ujar Ismet, dikutip pada Sabtu (3/12/2022).

Baca Juga:
Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Tunggakan PBB merupakan akan dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan dan akan dilakukan penagihan.

Menurut Ismet, realisasi PBB dari tahun ke tahun memang tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Pasalnya, banyak objek PBB yang wajib pajaknya tidak dapat ditemukan oleh petugas Bapenda Kabupaten Bangkalan.

"Banyak wajib pajak yang tidak ditemukan. Sebagian ada yang meninggal dunia," ujar Ismet seperti dilansir penanews.id.

Baca Juga:
Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Contohnya, pada tahun lalu target PBB yang ditetapkan adalah senilai Rp6,5 miliar. Namun realisasi PBB kala itu hanyalah sebesar 80% dari target.

Walau target PBB dari tahun ke tahun tak pernah tercapai, Pemkab Bangkalan menetapkan target PBB yang lebih tinggi untuk tahun depan. Pada 2023, realisasi PBB ditargetkan mampu mencapai Rp8,8 miliar. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP