KEBIJAKAN FISKAL

Rasio Utang Pemerintah Capai 39,57% PDB, Sri Mulyani Yakinkan Aman

Dian Kurniati | Jumat, 03 Februari 2023 | 11:55 WIB
Rasio Utang Pemerintah Capai 39,57% PDB, Sri Mulyani Yakinkan Aman

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan posisi utang Indonesia yang senilai Rp7.733,99 triliun atau 39,57% PDB pada akhir 2022 masih sangat aman.

Sri Mulyani mengatakan utang atau pembiayaan menjadi bagian dari keuangan negara yang dikelola secara hati-hati. Menurutnya, pemerintah juga selalu menjaga agar posisi utang tersebut berada pada batas yang aman.

"[Rasio utang] 39% itu sehat. Dianggapnya sehat itu enggak ada utang. Enggak ada, semua negara punya utang," katanya, Jumat (3/2/2023).

Baca Juga:
Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Sri Mulyani mengatakan utang pemerintah memang meningkat ketika pandemi Covid-19 sejalan dengan pelebaran defisit APBN. Namun saat ekonomi berangsur pulih dan terjadi boom komoditas, pemerintah melakukan berbagai langkah optimalisasi penerimaan agar defisit dan utang mengecil.

Pada momen pandemi pula, lanjutnya, pemerintah melakukan reformasi di bidang perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan dari PPh orang pribadi, PPh badan, PPN, serta bea masuk dalam jangka panjang.

Dia menjelaskan diversifikasi portofolio utang pemerintah juga makin optimal. Hal itu misalnya tercermin dari dominasi investor dalam negeri serta penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi rupiah.

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Sri Mulyani pun menyebut kesehatan utang pemerintah telah diakui oleh berbagai lembaga rating internasional. Misalnya Fitch Ratings yang memberikan peringkat kredit Indonesia di level BBB/stable pada 14 Desember 2022.

Sampai dengan saat ini, peringkat kredit Indonesia masih terjaga pada peringkat layak investasi (investment grade).

"Kita dipelototi rating agency. Makanya kalau rating kita dibilang positive outlook, itu yang menggambarkan baik-baik saja tadi, sustainable. Kalau ugal-ugalan, enggak mungkin akan positive outlook," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan penerbitan SBN juga menjadi alternatif investasi yang aman dan menguntungkan bagi masyarakat. Menurutnya, profil investor SBN ritel dalam beberapa tahun terakhir makin bervariasi, mulai dari kalangan milenial hingga ibu rumah tangga. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Jumat, 20 Desember 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemda Diminta Lakukan Pencadangan Dana dari APBN untuk Infrastruktur

Kamis, 19 Desember 2024 | 08:40 WIB UTANG PEMERINTAH

Posisi Utang Pemerintah Capai Rp8.680 Triliun hingga November 2024

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?