RAPBN 2025

RAPBN 2025 Beri Alokasi Rp113 Triliun untuk Quick Win Prabowo-Gibran

Redaksi DDTCNews | Rabu, 04 September 2024 | 15:00 WIB
RAPBN 2025 Beri Alokasi Rp113 Triliun untuk Quick Win Prabowo-Gibran

Siswa menyantap makanan saat mengikuti uji coba makan bergizi gratis di SMPN 9 Cilegon, Kota Cilegon, Banten, Selasa (20/8/2024). ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/gp/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui alokasi senilai Rp113 triliun pada RAPBN 2025 untuk merealisasikan program Quick Win pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan program Quick Win terdiri atas 4 klaster. Menurutnya, program-program tersebut juga telah dibahas dan disetujui oleh Prabowo.

"Untuk beberapa program Quick Win dan yang sudah disetujui oleh presiden terpilih adalah 4 hal dengan indikasi kementerian atau lembaga yang akan mengeksekusi," katanya dalam rapat bersama Banggar DPR, Rabu (4/9/2024).

Baca Juga:
PPN 12%, Airlangga: Kenaikan Penerimaan Pajak Bantu Asta Cita Presiden

Sri Mulyani mengatakan program Quick Win terdiri atas 4 klaster. Pertama, makan bergizi gratis yang membutuhkan anggaran senilai Rp71 triliun.

Melalui program ini, pemerintah Prabowo-Gibran akan memberikan makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.

Kedua, program peningkatan layanan kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan gratis dengan pagu Rp3,2 triliun dan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah senilai Rp1,8 triliun. Program cek kesehatan gratis akan menjangkau 52,2 juta orang meliputi pemeriksaan tensi darah, gula darah, serta foto rontgen untuk screening penyakit katastropik.

Baca Juga:
Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Sedangkan program pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah, dilaksanakan dengan peningkatan kelas rumah sakit tipe D menjadi tipe C di daerah, termasuk memperbaiki sarana prasarana dan alat kesehatannya.

Ketiga, peningkatan kualitas sekolah melalui kegiatan renovasi dengan pagu Rp20 triliun dan sekolah unggulan terintegrasi dengan pagu Rp2 triliun. Program renovasi sekolah akan mencakup renovasi ruang kelas, meubelair, dan toilet sehingga Kementerian PUPR akan berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dan Kemendag untuk menentukan lokasinya.

Sedangkan untuk program sekolah unggulan terintegrasi, dilaksanakan dengan melakukan pembangunan sekolah unggulan di 4 lokasi.

Baca Juga:
PPnBM Itu Pajak Tambahan, Bukan Bentuk Lain PPN atas Barang Mewah

Keempat, program lumbung pangan nasional, daerah, dan desa dengan pagu Rp15 triliun untuk intensifikasi 80.000 hektare lahan dan ekstensifikasi (cetak sawah) 150.000 hektare. Program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementan.

Sri Mulyani menyebut keberadaan program Quick Win akan mengubah alokasi belanja pada pos belanja kementerian/lembaga (K/L), dari usulan pemerintah Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun. Tambahan alokasi ini akan diambil dari berbagai cadangan dana pada pos belanja non-K/L, seperti cadangan anggaran pendidikan dan cadangan transfer ke daerah.

"Ini nanti di dalam UU APBN 2025 apabila telah disepakati oleh DPR, akan mengubah dari postur di belanja K/L," ujarnya.

Baca Juga:
Penerimaan Pajak RI Masih Tumbuh 1,05 Persen hingga November 2024

Secara umum, pemerintah dan DPR dalam rapat ini juga menyepakati perubahan pagu belanja negara menjadi menjadi Rp3.821,31 triliun. Angka ini naik sebesar 0,22% dari yang diusulkan pemerintah senilai Rp3.613,06 triliun.

Perubahan pagu belanja ini terjadi seiring dengan kenaikan target pendapatan negara sebesar 0,27% menjadi Rp3.005,13 triliun sehingga tidak memperlebar defisit RAPBN 2025. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 21 Desember 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN 12%, Airlangga: Kenaikan Penerimaan Pajak Bantu Asta Cita Presiden

Kamis, 19 Desember 2024 | 13:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Jumat, 13 Desember 2024 | 10:33 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPnBM Itu Pajak Tambahan, Bukan Bentuk Lain PPN atas Barang Mewah

Rabu, 11 Desember 2024 | 15:01 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak RI Masih Tumbuh 1,05 Persen hingga November 2024

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra