RAPBN 2025

RAPBN 2025 Beri Alokasi Rp113 Triliun untuk Quick Win Prabowo-Gibran

Redaksi DDTCNews | Rabu, 04 September 2024 | 15:00 WIB
RAPBN 2025 Beri Alokasi Rp113 Triliun untuk Quick Win Prabowo-Gibran

Siswa menyantap makanan saat mengikuti uji coba makan bergizi gratis di SMPN 9 Cilegon, Kota Cilegon, Banten, Selasa (20/8/2024). ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/gp/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui alokasi senilai Rp113 triliun pada RAPBN 2025 untuk merealisasikan program Quick Win pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan program Quick Win terdiri atas 4 klaster. Menurutnya, program-program tersebut juga telah dibahas dan disetujui oleh Prabowo.

"Untuk beberapa program Quick Win dan yang sudah disetujui oleh presiden terpilih adalah 4 hal dengan indikasi kementerian atau lembaga yang akan mengeksekusi," katanya dalam rapat bersama Banggar DPR, Rabu (4/9/2024).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Sri Mulyani mengatakan program Quick Win terdiri atas 4 klaster. Pertama, makan bergizi gratis yang membutuhkan anggaran senilai Rp71 triliun.

Melalui program ini, pemerintah Prabowo-Gibran akan memberikan makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.

Kedua, program peningkatan layanan kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan gratis dengan pagu Rp3,2 triliun dan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah senilai Rp1,8 triliun. Program cek kesehatan gratis akan menjangkau 52,2 juta orang meliputi pemeriksaan tensi darah, gula darah, serta foto rontgen untuk screening penyakit katastropik.

Baca Juga:
Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Sedangkan program pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah, dilaksanakan dengan peningkatan kelas rumah sakit tipe D menjadi tipe C di daerah, termasuk memperbaiki sarana prasarana dan alat kesehatannya.

Ketiga, peningkatan kualitas sekolah melalui kegiatan renovasi dengan pagu Rp20 triliun dan sekolah unggulan terintegrasi dengan pagu Rp2 triliun. Program renovasi sekolah akan mencakup renovasi ruang kelas, meubelair, dan toilet sehingga Kementerian PUPR akan berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dan Kemendag untuk menentukan lokasinya.

Sedangkan untuk program sekolah unggulan terintegrasi, dilaksanakan dengan melakukan pembangunan sekolah unggulan di 4 lokasi.

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Keempat, program lumbung pangan nasional, daerah, dan desa dengan pagu Rp15 triliun untuk intensifikasi 80.000 hektare lahan dan ekstensifikasi (cetak sawah) 150.000 hektare. Program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementan.

Sri Mulyani menyebut keberadaan program Quick Win akan mengubah alokasi belanja pada pos belanja kementerian/lembaga (K/L), dari usulan pemerintah Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun. Tambahan alokasi ini akan diambil dari berbagai cadangan dana pada pos belanja non-K/L, seperti cadangan anggaran pendidikan dan cadangan transfer ke daerah.

"Ini nanti di dalam UU APBN 2025 apabila telah disepakati oleh DPR, akan mengubah dari postur di belanja K/L," ujarnya.

Baca Juga:
Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah

Secara umum, pemerintah dan DPR dalam rapat ini juga menyepakati perubahan pagu belanja negara menjadi menjadi Rp3.821,31 triliun. Angka ini naik sebesar 0,22% dari yang diusulkan pemerintah senilai Rp3.613,06 triliun.

Perubahan pagu belanja ini terjadi seiring dengan kenaikan target pendapatan negara sebesar 0,27% menjadi Rp3.005,13 triliun sehingga tidak memperlebar defisit RAPBN 2025. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja