PENERIMAAN PAJAK

Rapat dengan Komisi XI DPR, Sri Mulyani Buka Kinerja Penerimaan Pajak

Redaksi DDTCNews | Senin, 04 November 2019 | 16:45 WIB
Rapat dengan Komisi XI DPR, Sri Mulyani Buka Kinerja Penerimaan Pajak

Suasana rapat.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kinerja penerimaan pajak di hadapan Komisi XI DPR. Kinerja penerimaan pada hampir seluruh sektor ekonomi disebut masih tertekan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu membuka data penerimaan hingga akhir September 2019 di hadapan Komisi XI DPR periode 2019-2024. Dari enam sektor ekonomi yang dipaparkan, sebanyak lima sektor mengalami perlambatan setoran pajak ke kas negara.

“Penerimaan pajak setiap sektor ekonomi mengalami pelemahan,” katanya di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Senin (4/11/2019).

Baca Juga:
Di Retreat Kabinet, Sri Mulyani Beri Materi Soal Pengelolaan APBN

Realisasi penerimaan sektor usaha industri pengolahan hingga akhir September 2019 tercatat senilai Rp245,6 triliun. Realisasi penerimaan sektor tersebut menyumbang sekitar 29,2% dari total penerimaan pajak.

Kinerja sektor industri pengolahan mengalami tekanan dengan tumbuh negatif 3,2%. Padahal pada periode yang sama tahun lalu, penerimaan sektor ini mampu tumbuh 11,7%. Restitusi yang meningkat 30,2% dan realisasi PPN dan PPh impor terkontraksi 7,2% disebut sebagai penyebab utama seretnya penerimaan dari sektor manufaktur.

Kemudian, realisasi penerimaan sektor perdagangan hingga akhir September 2019 sebesar Rp176, 2 triliun dan menyumbang 21% dari total penerimaan pajak. Sektor usaha ini hanya tumbuh 2,8%, jauh lebih rendah dari periode tahun lalu yang tumbuh 25,8%.

Baca Juga:
Perbaiki Mesin ke Luar Negeri, Barang Reimpor Bisakah Bebas Bea Masuk?

Selanjutnya, penerimaan dari sektor jasa keuangan dan asuransi mencapai Rp120, 6 triliun atau menyumbang 14,4% dari total penerimaan pajak. Hingga akhir September 2019, penerimaan sektor ini tumbuh 4,9% atau masih lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar 9,5%.

Setoran pajak dari sektor konstruksi dan real estate hingga akhir September 2019 tercatat senilai Rp56,2 triliun. Capain tersebut tumbuh negatif sebesar 1,2%. Padahal, pada September 2018, realisasi penerimaan mampu tumbuh 11,9%.

Realisasi penerimaan pajak dari sektor pertambangan menjadi jenis usaha yang paling tergerus setorannya ke kas negara. Hingga akhir September 2019, realisasi penerimaannya hanya Rp43,2 triliun atau terkontraksi 20,6%. Pada periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak sektor ini justru tumbuh hingga 69,9%.

Baca Juga:
Temu Kontributor Buku DDTC: Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran

“Dari sektor pertambangan dapat terlihat perusahaan mengalami tekanan dan revenue mereka menurun yang akhirnya membuat pembayaran pajak mereka turun," papar Sri Mulyani.

Adapun sektor usaha transportasi dan pergudangan menjadi satu-satunya jenis usaha yang masih megalami peningkatan penerimaan. Hingga akhir September 2019, setoran sektor ini mencapai Rp36, 3 triliun atau tumbuh 18,9% secara tahunan. Realisasi pertumbuhan sektor ini lebih tinggi dari tahun lalu yang mencapai 12,6%. Hingga saat ini, Kemenkeu belum merilis data terbaru APBN Kita. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 27 Oktober 2024 | 13:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Di Retreat Kabinet, Sri Mulyani Beri Materi Soal Pengelolaan APBN

Minggu, 27 Oktober 2024 | 12:00 WIB FASILITAS KEPABEANAN

Perbaiki Mesin ke Luar Negeri, Barang Reimpor Bisakah Bebas Bea Masuk?

Sabtu, 26 Oktober 2024 | 12:00 WIB HUT KE-17 DDTC

Temu Kontributor Buku DDTC: Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran

Sabtu, 26 Oktober 2024 | 08:30 WIB ARGENTINA

Gara-Gara Korup dan Gemuk, Argentina Bubarkan Otoritas Pajak

BERITA PILIHAN
Minggu, 27 Oktober 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Bisa Beli Iphone 16 Lewat Skema Barang Bawaan dan Kiriman

Minggu, 27 Oktober 2024 | 14:30 WIB RUU PERAMPASAN ASET

Ketua Komisi XIII Komitmen Rampungkan RUU Perampasan Aset

Minggu, 27 Oktober 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kantor Bea Cukai Kunjungi Perusahaan untuk Jelaskan soal Rekordasi HKI

Minggu, 27 Oktober 2024 | 13:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Di Retreat Kabinet, Sri Mulyani Beri Materi Soal Pengelolaan APBN

Minggu, 27 Oktober 2024 | 13:00 WIB PROVINSI BALI

DPRD Minta Target Setoran Pungutan Turis Dinaikkan Jadi Rp990 Miliar

Minggu, 27 Oktober 2024 | 12:30 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Ingatkan WP Bayar Pajak Kendaraan, Samsat Kirim Pesan via WA Blast

Minggu, 27 Oktober 2024 | 12:00 WIB FASILITAS KEPABEANAN

Perbaiki Mesin ke Luar Negeri, Barang Reimpor Bisakah Bebas Bea Masuk?

Minggu, 27 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Aspek Perpajakan atas Hadiah Undian

Minggu, 27 Oktober 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Utang Jatuh Tempo 2025 Tembus Rp800 Triliun, DPR Minta Ini ke Prabowo