PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Raden Pardede: Prioritas Pemerintah Bangun Kepercayaan Masyarakat

Muhamad Wildan | Senin, 03 Agustus 2020 | 14:34 WIB
Raden Pardede: Prioritas Pemerintah Bangun Kepercayaan Masyarakat

Ilustrasi. Aktivitas pengunjung salah satu pusat perbelanjaan di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (10/7/2020). Pemerintah kota Manado membuka kembali pusat perbelanjaan dengan pembatasan waktu dan penerapan protokol kesehatan ketat, serta melakukan pendataan KTP milik pengunjung pada masa normal baru ini. ANTARA FOTO/Adwit B Pramono/pras.

JAKARTA, DDTCNews – Anggota Tim Asistensi Menko Perekonomian sekaligus Sekretaris Eksekutif I Komite Kebijakan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede mengatakan hingga saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian masih rendah.

Hal ini tampak dari tabungan atau dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang hingga saat ini masih cenderung tinggi. Hal ini mengindikasikan konsumen masih cenderung menahan kegiatan konsumsinya.

"Analisa dan data menunjukkan tabungan di bank naik, sedangkan kredit turun. Kalau dipilah, DPK naik itu adalah dari mereka yang punya uang. Itu spending mereka relatif kecil dan menurun. Mereka yang beli barang itu sekarang berkurang, banyak yang menahan diri untuk berbelanja,” katanya dalam sebuah webinar, Senin (3/8/2020).

Baca Juga:
Jokowi Resmi Akhiri Pandemi, Covid-19 Sudah Bukan Bencana Nasional

Bila dilihat berdasarkan kelompok umur, kebanyakan individu yang cenderung menahan dananya di tabungan adalah mereka yang sudah berusia tua. Sementara masyarakat yang berusia muda cenderung mulai melakukan konsumsi ketika pembatasan sosial mulai dilonggarkan.

Raden melihat kondisi itu terjadi karena konsumen berusia lanjut memiliki persepsi risiko Covid-19 yang lebih tinggi dibandingkan konsumen muda. Oleh karenanya, prioritas jangka pendek pemerintah saat ini adalah menciptakan rasa aman agar optimisme untuk berbelanja bisa dibangkitkan kembali dan mecegah resesi.

"Persoalannya sekarang kan ada di kepala kita, bagaimana mau konsumsi dan investasi kalau tidak percaya. Ini yang menjadi prioritas pemerintah sekarang," kata Raden.

Baca Juga:
Resmi! Jokowi Cabut Status Pandemi Covid-19, RI Masuk Endemi

Raden memproyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal II/2020 akan terkontraksi hingga 4% hingga 5% (yoy). Untuk menghindari resesi, pemerintah sedang mengusahakan agar kontraksi pertumbuhan ekonomi tidak kembali terjadi pada kuartal III/2020.

Untuk mendukung langkah peningkatan optimisme publik ini, satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kinerja penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan. Apabila masalah kesehatan tidak tertangani maka permasalahan ekonomi tidak mungkin tertangani.

Ketua Dewan Pembina Gerakan Pakai Masker yang juga mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan hingga saat ini memang usaha pemerintah untuk menangani Covid-19 dari sisi kesehatan memang masih belum terlalu sukses.

Baca Juga:
Program PEN Segera Berakhir, Wamenkeu: Insentif Pajak Bakal Tetap Ada

Hal ini berisiko menciptakan gelombang kedua pandemi Covid-19 dan menekan pertumbuhan ekonomi kuartal III/2020. Namun, Agus masih optimistis kinerja perekonomian pada kuartal III/2020 masih bisa berada pada level positif.

“Kalaupun kontraksi kemungkinan hanya 0,5%," ujar Agus.

Dalam setahun penuh, pertumbuhan ekonomi 2020 diproyeksikan masih mampu berada di atas 0%. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 28 Juni 2023 | 10:37 WIB PENANGANAN COVID-19

Jokowi Resmi Akhiri Pandemi, Covid-19 Sudah Bukan Bencana Nasional

Rabu, 21 Juni 2023 | 15:11 WIB PENANGANAN COVID-19

Resmi! Jokowi Cabut Status Pandemi Covid-19, RI Masuk Endemi

Rabu, 28 Desember 2022 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Program PEN Segera Berakhir, Wamenkeu: Insentif Pajak Bakal Tetap Ada

Jumat, 25 November 2022 | 10:09 WIB PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Insentif Pajak PEN Tersalur Rp15 T, Mayoritas Restitusi PPN Dipercepat

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?