EKONOMI DIGITAL

QRIS Dipakai 30 Juta Pengguna di Indonesia, Mayoritas Masih di Jawa

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 13 Mei 2023 | 11:30 WIB
QRIS Dipakai 30 Juta Pengguna di Indonesia, Mayoritas Masih di Jawa

Warga memindai kode Quick Response Indonesian Standard (QRIS) untuk pembayaran digital saat giat Operasi Pasar Qris di Masjid Raya Mujahidin, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (12/4/2023). ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berupaya memperluas pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di tengah transaksi ekonomi masyarakat.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyampaikan jumlah pengguna QRIS di Indonesia saat ini mencapai 30 juta pengguna. Hanya saja, mayoritas penggunanya berlokasi di Pulau Jawa. Pemerintah berniat memperluas pemanfaatannya ke luar Jawa, terutama wilayah Timur.

"Ke depannya pengembangan pembayaran digital gencar dilakukan di Indonesia bagian timur," kata Jerry dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Sabtu (13/5/2023).

Baca Juga:
Ada Aturan Baru, Exchanger Kripto Harus Punya Hak Akses NIK Dukcapil

Kemendag, ujar Jerry, juga memasang target digitalisasi di 1.000 pasar rakyat. Transaksi di beberapa pasar daerah kini tidak lagi menggunakan uang tunai, melainkan memanfaatkan QRIS. Hal ini juga berlaku di marketplace yang mempertemukan pembeli tanpa harus bertemu secara fisik.

"Kemendag terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mendorong digitalisasi di pasar-pasar. Tentunya ini merupakan upaya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang maju dan inklusif," kata Jerry.

Sejalan dengan target digitalisasi ekonomi di dalam negeri, Kemendag juga memanfaatkan keketuaan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 Asean untuk memopulerkan ekonomi digital.

Baca Juga:
Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Menurutnya, digitalisasi menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian utama di antara negara-negara anggota Asean dan akan dilakukan secara kolektif.

"Indonesia menggencarkan digitalisasi pembayaran dan akses terhadap lokapasar (marketplace). Kemendag siap mendukung langkah-langkah lanjutan oleh negara-negara Asean," kata Jerry. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 20 Oktober 2024 | 15:00 WIB PERATURAN BAPPEBTI 9/2024

Ada Aturan Baru, Exchanger Kripto Harus Punya Hak Akses NIK Dukcapil

Jumat, 18 Oktober 2024 | 15:30 WIB SERBA-SERBI PAJAK

Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Jumat, 18 Oktober 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Diberi Kemudahan Ekspor, Ini 6 Kriteria Eksportir Bereputasi Baik

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN