EKONOMI DIGITAL

QRIS Dipakai 30 Juta Pengguna di Indonesia, Mayoritas Masih di Jawa

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 13 Mei 2023 | 11:30 WIB
QRIS Dipakai 30 Juta Pengguna di Indonesia, Mayoritas Masih di Jawa

Warga memindai kode Quick Response Indonesian Standard (QRIS) untuk pembayaran digital saat giat Operasi Pasar Qris di Masjid Raya Mujahidin, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (12/4/2023). ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berupaya memperluas pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di tengah transaksi ekonomi masyarakat.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyampaikan jumlah pengguna QRIS di Indonesia saat ini mencapai 30 juta pengguna. Hanya saja, mayoritas penggunanya berlokasi di Pulau Jawa. Pemerintah berniat memperluas pemanfaatannya ke luar Jawa, terutama wilayah Timur.

"Ke depannya pengembangan pembayaran digital gencar dilakukan di Indonesia bagian timur," kata Jerry dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Sabtu (13/5/2023).

Baca Juga:
Pengalihan Pengawasan Kripto dari Kemendag ke OJK Sisakan Tantangan

Kemendag, ujar Jerry, juga memasang target digitalisasi di 1.000 pasar rakyat. Transaksi di beberapa pasar daerah kini tidak lagi menggunakan uang tunai, melainkan memanfaatkan QRIS. Hal ini juga berlaku di marketplace yang mempertemukan pembeli tanpa harus bertemu secara fisik.

"Kemendag terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mendorong digitalisasi di pasar-pasar. Tentunya ini merupakan upaya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang maju dan inklusif," kata Jerry.

Sejalan dengan target digitalisasi ekonomi di dalam negeri, Kemendag juga memanfaatkan keketuaan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 Asean untuk memopulerkan ekonomi digital.

Baca Juga:
BI Buka Ruang untuk Kembali Turunkan Suku Bunga

Menurutnya, digitalisasi menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian utama di antara negara-negara anggota Asean dan akan dilakukan secara kolektif.

"Indonesia menggencarkan digitalisasi pembayaran dan akses terhadap lokapasar (marketplace). Kemendag siap mendukung langkah-langkah lanjutan oleh negara-negara Asean," kata Jerry. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 28 Januari 2025 | 08:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

BI Buka Ruang untuk Kembali Turunkan Suku Bunga

Minggu, 19 Januari 2025 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tito Klaim Banyak Pemda Antusias Ikut Danai Makan Bergizi Gratis

Minggu, 19 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Soal Opsen Pajak, Kemendagri Imbau Pemda untuk Berikan Keringanan

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha

Senin, 03 Februari 2025 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Airlangga Minta Kendala Coretax Jangan Sampai Ganggu Penerimaan Negara