PEREKONOMIAN INDONESIA

PSBB DKI Jakarta Diberlakukan Lagi, Indeks Manufaktur Kembali Merosot

Muhamad Wildan | Kamis, 01 Oktober 2020 | 13:08 WIB
PSBB DKI Jakarta Diberlakukan Lagi, Indeks Manufaktur Kembali Merosot

Ilustrasi. Pekerja menyelesaikan pembuatan perangkat alat elektronik rumah tangga di PT. Selaras Citra Nusantara Perkasa (SCNP), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/8/2020). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/foc.

JAKARTA, DDTCNews – IHS Markit mencatat Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia kembali merosot ke zona pesimis pada September 2020. Setelah berada pada zona optimis dengan skor PMI 50,8 pada Agustus 2020, PMI turun ke level 47,2 pada September 2020.

IHS Markit mencatat output sektor manufaktur dan permintaan baru dari pasar turun kembali setelah tumbuh drastis pada Agustus 2020. Akibatnya, pelaku usaha manufaktur kembali mengerem pengeluaran biaya dan memangkas produksi.

"Peningkatan kasus penularan Covid-19 dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan kembali di Jakarta menghambat laju pemulihan sektor manufaktur. Data PMI terbaru menunjukkan kondisi pabrik merosot kembali pada September seiring dengan turunnya penjualan dan produksi," ujar Kepala Ekonom IHS Markit Bernard Aw, Kamis (1/10/2020).

Baca Juga:
Surplus Perdagangan Berlanjut, Sinyal Positif Ekonomi Kuartal III/2024

Kapasitas produksi sektor manufaktur yang tidak terpakai pun menurun seiring dengan keputusan pelaku usaha sektor manufaktur untuk menurunkan produksi. Akibatnya, aktivitas rekrutmen tenaga kerja pada sektor manufaktur terus mengalami penurunan selama 7 bulan berturut-turut, terhitung sejak awal pandemi Covid-19.

Biaya yang ditanggung sektor manufaktur untuk membeli barang input juga cenderung meningkat akibat depresiasi nilai tukar rupiah. Harga jual produk manufaktur yang rendah kian memperparah kemampuan sektor manufaktur untuk menanggung biaya.

"Perusahaan terus mengurangi kapasitas dan biaya tambahan sebagai upaya untuk mengendalikan biaya. Serapa tenaga kerja juga terus menurun di tengah aktivitas belanja yang terus terkontraksi," ujar Aw.

Baca Juga:
PMI Manufaktur Masih Kontraksi, Pemerintah Bakal Evaluasi Kebijakan

Untuk meningkatkan penjualan pada masa pandemi, IHS Markit mencatat terdapat beberapa pelaku usaha yang memberikan diskon seiring dengan tekanan inflasi yang terus turun.

"Skor PMI Manufaktur Indonesia terbaru menunjukkan sektor manufaktur masih akan menghadapi tantangan dalam beberapa bulan ke depan. Pemulihan sektor manufaKtur sangat bergantung pada kemampuan negara untuk mengontrol laju penularan Covid-19," imbuhnya.

Aw mengatakan outlook sektor manufaktur pada 2021 masih cenderung optimis. Namun kondisi tersebut masih sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menghentikan laju penularan Covid-19.

Baca Juga:
PMI Manufaktur Terkontraksi, Pemerintah Optimalkan Bauran Kebijakan

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu pun mengatakan pemerintah akan terus memperkuat langkah tes, lacak, dan isolasi (TLI) serta mendorong peningkatan disiplin masyarakat dalam mematuhi protokol. Protokol yang dimaksud adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M).

"Penguatan TLI oleh pemerintah dan 3M oleh masyarakat sejauh ini merupakan best practice dalam mengendalikan Covid-19," kata Febrio.

Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan serta dukungan bagi dunia usaha juga akan terus digelontorkan agar masyarakat dan dunia usaha dapat bertahan pada masa pandemi Covid-19. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 16 Oktober 2024 | 10:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Surplus Perdagangan Berlanjut, Sinyal Positif Ekonomi Kuartal III/2024

Kamis, 03 Oktober 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PMI Manufaktur Masih Kontraksi, Pemerintah Bakal Evaluasi Kebijakan

Selasa, 03 September 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PMI Manufaktur Terkontraksi, Pemerintah Optimalkan Bauran Kebijakan

Minggu, 25 Agustus 2024 | 14:30 WIB LAPORAN KEUANGAN DJP 2023

4 Tahun Berlaku, Fasilitas Pajak Ini Hanya Dimanfaatkan 1 WP Industri

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP OP Baru Terdaftar di 2025, Lapor SPT-nya Nanti 2026 Pakai Coretax

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya