LAPORAN KEUANGAN DJP 2023

4 Tahun Berlaku, Fasilitas Pajak Ini Hanya Dimanfaatkan 1 WP Industri

Muhamad Wildan | Minggu, 25 Agustus 2024 | 14:30 WIB
4 Tahun Berlaku, Fasilitas Pajak Ini Hanya Dimanfaatkan 1 WP Industri

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemanfaatan fasilitas investment allowance tergolong masih minim atau belum banyak diminati oleh pelaku usaha sektor industri pengolahan atau manufaktur dalam beberapa tahun terakhir ini.

Merujuk pada Laporan Keuangan DJP 2023, hanya ada 9 wajib pajak yang mengajukan permohonan fasilitas investment allowance dalam 4 tahun terakhir ini.

"Data tersebut berdasarkan data permohonan dan/atau pemberitahuan yang diajukan wajib pajak dan mendapatkan persetujuan pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023," tulis DJP dalam laporannya, dikutip pada Minggu (25/8/2024).

Baca Juga:
Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Nilai pemanfaatan investment allowance juga tergolong tidak besar. Pada 2021 dan 2022, tercatat hanya ada 1 wajib pajak yang memanfaatkan investment allowance. Pemanfaatan insentif pada kedua tahun tersebut juga hanya senilai Rp8,38 miliar.

"Nilai pemanfaatan investment allowance di atas merupakan nilai penghitungan berdasarkan pengurangan penghasilan neto berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan yang disampaikan oleh wajib pajak, dikalikan dengan tarif PPh 22%," tulis DJP.

Sebagai informasi, investment allowance ialah insentif khusus yang dirancang untuk mendorong investasi padat karya. Insentif ini diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 94/2010 s.t.d.t.d PP 9/2021 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 16/2020.

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Fasilitas investment allowance diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya. Merujuk pada Lampiran PMK 16/2020, terdapat 45 KBLI yang dikategorikan sebagai industri padat karya.

Selain harus menanamkan modal pada industri padat karya, wajib pajak juga harus mempekerjakan setidaknya 300 tenaga kerja Indonesia agar bisa memanfaatkan insentif ini.

Dengan memanfaatkan fasilitas investment allowance, wajib pajak badan berhak mengurangkan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud yang digunakan untuk kegiatan usaha utama.

Fasilitas investment allowance dibebankan sebesar 10% per tahun selama 6 tahun pajak terhitung sejak saat mulai berproduksi komersial. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi