PSBB Berlanjut, World Bank Pangkas Proyeksi Ekonomi RI Jadi Minus 2,2%

JAKARTA, DDTCNews – World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar -2,2% atau lebih dalam dari proyeksi sebelumnya -1,6% seiring dengan pembatasan sosial yang masih berlanjut di beberapa kota.

World Bank Country Director for Indonesia and Timor-Leste Satu Kahkonen mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut direvisi lantaran pembatasan sosial masih berlanjut di beberapa kota menyusul adanya peningkatan kasus penularan Covid-19.

"Langkah lanjutan untuk meningkatkan efektivitas dalam merespons krisis dan mendorong reformasi struktural perlu didorong untuk menciptakan pemulihan berkelanjutan," katanya dalam peluncuran laporan Indonesia Economic Prospects edisi Desember 2020, Kamis (17/12/2020).

Namun, World Bank memperkirakan kontraksi ekonomi Indonesia hanya sementara. Tahun depan, World Bank memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 4,4% dan 4,8% pada 2022 seiring dengan dibukanya aktivitas perekonomian.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 dan 2022 mengasumsikan pertumbuhan ekonomi akan digerakkan oleh konsumsi rumah tangga seiring dengan meningkatnya kepercayaan konsumen serta peningkatan investasi.

Meski begitu, terdapat risiko ekonomi Indonesia hanya tumbuh 3,1% pada 2021 dan 3,8% pada 2022 bila pembatasan sosial masih terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas yang rendah juga bisa menekan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Performa perekonomian Indonesia secara jangka menengah Indonesia sangat tergantung pada usaha Indonesia dalam meminimalisasi dampak krisis terhadap investasi, produktivitas, dan human capital," tulis World Bank dalam laporannya.

Menurut World Bank, dukungan terhadap rumah tangga perlu terus dikucurkan selama krisis masih belum berakhir. Tanpa perlindungan sosial yang memadai, World Bank memperkirakan akan terdapat 8,5 juta orang miskin baru akibat pandemi Covid-19.

Untuk mendukung kebijakan penanganan pandemi Covid-19, World Bank menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan diperlukan untuk meminimalisasi beban fiskal yang ditanggung Indonesia. (rig)