LAYANAN INVESTASI

Proses Diklaim Berjalan Mulus, OSS Pindah ke BKPM Mulai 2 Januari 2019

Redaksi DDTCNews | Jumat, 21 Desember 2018 | 15:43 WIB
Proses Diklaim Berjalan Mulus, OSS Pindah ke BKPM Mulai 2 Januari 2019

Suasana konferensi pers di di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (21/12/2018).

JAKARTA, DDTCNews - Layanan perizinan berbasis elektronik atau Online Single Submission (OSS) akan berpindah per 2 Januari 2019 ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sejauh ini, proses peralihan diklaim berjalan mulus sejauh ini.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan ada tiga aspek pelayanan OSS yang beralih dari lembaganya kepada BKPM. Ketiga layanan tersebut adalah OSS Lounge, operasional layanan dan infrastruktur penunjang.

“Migrasi sistem OSS ke BKPM efektif per 2 Januari 2019, kecuali untuk infrastruktur pendukung," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (21/12/2018).

Baca Juga:
Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Dia mengatakan tidak ada kendala serius terkait pemindahan OSS Lounge dan operasional layanan. Pasalnya, selama ini pegawai BKPM ikut serta dalam pengelolaan OSS sejak pertama kali dirilis pada Juni 2018.

Dengan demikian, layanan perbantuan, call center, dan pelayanan OSS dijamin beralih tanpa kendala berarti. Tantangan datang dari infrastruktur penunjang yang masih akan menggunakan milik Kemenko Bidang Perekonomian, sambil menunggu waktu BKPM melakukan pengadaan di kuartal I/2019.

"BKPM butuh waktu untuk pengadaan, jadi infrastruktur sistem OSS mencakup jaringan, perangkat keras, lisensi perangkat lunak, dan perangkat pendukung akan dimulai pada 1 Maret 2019," tandasnya.

Baca Juga:
Diperpanjang hingga 2030, Lahan Pertanian di Negara Ini Bebas Pajak

Susiwijono menegaskan pengelolaan operasional sistem OSS tidak ada memindah sistem atau aplikasi karena OSS merupakan sistem berbasis web dan saat ini berjalan di infrastruktur cloud. Integrasi data dengan lembaga lain tetap akan berlaku meski pengelolaan berpindah ke BKPM.

“Data AHU Kemenkumham, pajak, kepabeanan dan lain-lain tetap akan terhubung karena sudah ada MoU dan tetap berlaku,” tandasnya. (Simak juga wawancara khusus DDTCNews dengan Susiwijono Moegiarso terkait peningkatan daya saing ekonomi di InsideTax edisi 40, Desember 2018). (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Minggu, 22 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Daya Saing RI saat Tarif PPN Jadi 12 Persen, Ini Kata Kepala BKF

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?