INVESTASI EKONOMI

Promosi Investasi, BKPM Gandeng BPS

Redaksi DDTCNews | Senin, 08 Agustus 2016 | 20:52 WIB
Promosi Investasi, BKPM Gandeng BPS

JAKARTA, DDTCNews – Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membatasi investasi dari calon investor dan mengarahkannya pada sektor yang lebih membutuhkan.

Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong mengatakan akan menggunakan data lebih efektif berdasarkan informasi yang diberikan BPS agar dapat mempromosikan sektor-sektor tertentu terkait investasi, apalagi sudah didukung dengan program pengampunan pajak dari pemerintah.

“Promosi ini bertujuan untuk memilah sektor mana saja yang lebih layak dan menguntungkan untuk para investor, sehingga dapat membatasi investasi yang berlebihan. Bersama dengan BPS, kami akan berkoordinasi agar investasi lebih tepat sasaran," ujarnya di Jakarta, Senin (8/8).

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan perihal moratorium sawit, bahwa investasi pada sawit agak berlebihan. Investasi di sektor perkebunan sawit menjadi salah satu tempat menanamkan modal nomor 1 di Indonesia.

Sementara itu, informasi dari BPS menunjukkan beberapa sektor yang sangat menarik untuk dipromosikan kepada investor. Bahkan di luar Jawa, pertumbuhannya berkisar dari 9 sampai 9,5% per tahun apabila dibandingkan dengan di Pulau Jawa.

Sektor-sektor tersebut berasal dari sektor jasa, meliputi sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, infrastruktur, dan industri ringan. Agar optimal, sebaiknya promosi ini didiskusikan terlebih dahulu saat Rapat Kordinasi (Rakor) dengan Menteri Koordinasi bidang Perekonomian dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perhubungan.

“Tentunya upaya promosi ini membutuhkan kerja sama dari kementerian atau lembaga lain, tidak hanya dari BPS saja. Kami pun perlu data-data akurat seperti kondisi geografis dan sebagainya,” tutur Thomas. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Jumat, 18 Oktober 2024 | 18:30 WIB KOREA SELATAN

Presiden Korsel Jaring Dukungan Penghapusan PPh Investasi Keuangan

Rabu, 16 Oktober 2024 | 14:30 WIB KINERJA INVESTASI

Belum Akhir 2024, BKPM Capai Target Realisasi Investasi Sesuai Renstra

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu