Program Butuh Biaya Tinggi, Ini Kata Cawapres Soal Prioritas Anggaran

JAKARTA, DDTCNews – Prioritas penggunaan anggaran menjadi salah satu aspek yang dibahas dalam debat pertama calon wakil presiden (cawapres) pada Selasa (22/12/2023). Pembahasan muncul pada segmen kedua dengan pertanyaan dari para panelis.

Dengan subtema keuangan, pajak, dan tata kelola APBN/APBD, pertanyaan dari panelis disampaikan oleh moderator Liviana Cherlisa. Dia mengatakan hanya 1/3 dana APBN yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Padahal, janji kerja program paslon memerlukan biaya tinggi.

“Pertanyaannya, mana yang menjadi pilihan prioritas anggaran? Pembangunan infrastruktur fisik atau pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi rakyat?” ujar Liviana saat membacakan pertanyaan dari panelis.

Adapun pertanyaan tersebut ditujukan kepada Gibran Rakabuming Raka. Atas pertanyaan itu, Gibran mengatakan realisasi program kerja tidak semuanya harus menggunakan APBN. Dia memberi contoh pembangunan ibu kota nusantara (IKN) tidak 100% menggunakan APBN melainkan hanya 20%.

“Contoh IKN, tidak 100% pembangunannya menggunakan APBN, yang digunakan hanya 20% sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri,” jelas Gibran.

Terkait dengan pilihan antara pembangunan infrastruktur fisik atau kualitas SDM, Gibran menyebut keduanya sama pentingnya. Menurutnya, pembangunan kedua aspek tersebut harus dijalankan secara paralel.

“Untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita butuh future talent yang menguasai future skill. Untuk itu, di tingkat SMK misalnya. Kita perlu alat yang memenuhi kebutuhan zaman, kebutuhan industri. Jadi, ketika anak SMK lulus, mereka siap menerima tantangan kerja,” sebut Gibran

Gibran kembali menegaskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur fisik tidak selalu dari APBN. Menurutnya, anggaran tersebut bisa berasal dari kolaborasi dengan swasta dan corporate social responsibility (CSR).

“Tidak semua harus dibebani dengan APBN. PR (pekerjaan rumah) kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu, kami dari paslon kedua akan membentuk badan penerimaan negara yang dikomandai langsung oleh presiden. Jadi, nanti kalau koordinasi dengan Kementerian bisa lebih luwes,” ujar Gibran

Cawapres nomor urut 2 itu menambahkan pentingnya menaikkan rasio pajak. Dengan demikian, sambung Gibran, penerimaan pajak bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD mendapat kesempatan untuk menanggapi jawaban Gibran. Mahfud mempertanyakan tentang sudah ada atau tidaknya investor yang menanamkan investasi di IKN.

“Sejauh dari yang kita baca sampai sekarang belum ada satu pun investor yang masuk ke sana. Coba anda sebutkan satu atau dua investor mana yang sudah masuk ke sana. Justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini.” Ucap Mahfud.

Mahfud mengaku sepakat untuk meneruskan pembangunan IKN dan pendanaannya dari investor. Namun, Mahfud menekankan pentingnya menjaga agar pendanaan IKN benar-benar sesuai dengan tujuan semula, yaitu dari investor.

“Saya setuju ke depan harus undang investor, IKN harus diteruskan tapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula yaitu, penggunaanya mengundang investor. Tapi, sekarang yang sudah jadi dari APBN sehingga perlu perbaikan sehingga warisan baik ini bisa kita lanjutkan,” tutup Mahfud

Muhaimin Iskandar juga mendapat kesempatan untuk memberikan respons. Dia menyebut hal yang utama bukan lah memilih antara pembangunan infrastruktur atau SDM. Menurutnya, hal yang lebih utama adalah membaca skala prioritas

“Seluruh proyek besar yang ambisius, IKN salah satu contoh saja, kalau hanya mengandalkan APBN hampir Rp500 triliun. Padahal 1% saja dari Rp400 triliun sekian untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres, dan untuk SDM 3% dari anggaran IKN bisa membangun sekolah yang baik untuk seluruh Kalimantan. Itu, contoh kemampuan mengambil skala prioritas,” tegas Muhaimin

Atas kedua tanggapan yang disampaikan, Gibran kembali menyampaikan respons. Gibran menanggapi Muhaimin dengan menekankan bahwa IKN tidak hanya sekedar membangun bangunan pemerintah melainkan simbol pemerataan dan pembangunan di Indonesia

“IKN bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga simbol pemerataan di Indonesia dan sebagai, simbol pembangunan di Indonesia,” kata Gibran

Gibran kemudian menanggapi pertanyaan dari Mahfud. Dia menyebut sudah ada investor yang menanamkan investasi di IKN. Menurutnya, jumlah investor tersebut akan bertambah selepas pemilihan presiden (pilpres).

“Prof mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di google sudah banyak yang masuk. Mayapada, Agung Sedayu, dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres. Karena mereka kan akan wait and see, melihat stabilitas politik di Indonesia,” jawab Gibran. (kaw)