Presiden Jokowi: PPh UMKM Jadi 0% Mulai April 2020

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pembebasan pajak selama 6 bulan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak wabah virus Corona berlaku mulai April sampai September 2020.

Jokowi mengatakan pembebasan pajak hanya berlaku untuk UMKM yang beromzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun, yang selama ini menikmati pajak penghasilan (PPh) final 0,5%. Selama ini, tarif ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No.23/2018.

"Insentif perpajakan bagi pelaku UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Saya kira di sini pemerintah telah turunkan tarif PPh final dari 0,5% menjadi 0% selama 6 bulan. Dimulai dari April sampai September 2020," katanya dalam rapat terbatas melalui konferensi video, Rabu (29/4/2020).

Hingga saat ini, belum ada beleid yang mengamanatkan pembebasan PPh untuk pelaku UMKM. Dari paparan otoritas fiskal sebelumnya, pembebasan PPh ini diperkirakan mencapai Rp2,45 triliun. Simak artikel ‘Estimasi Nilai Insentif Pajak untuk Respons Pandemi Covid-19’.

Jokowi mengatakan pembebasan PPh menjadi salah satu skema bantuan untuk UMKM agar mampu bertahan di tengah pandemi virus Corona. Dia berharap para pelaku UMKM tetap bisa berproduksi dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain pembebasan PPh final, Jokowi menyebut masih memiliki empat skema besar lain untuk membantu UMKM. Skema pertama berupa pemberian bantuan sosial baik program keluarga harapan (PKH), paket sembako, bantuan langsung tunai (BLT), BLT desa, pembebasan/pengurangan tarif listrik, dan kartu prakerja. Namun, bantuan tersebut hanya berlaku untuk pelaku UMKM yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan terdampak virus Corona.

Skema kedua, relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM, baik dengan penundaan angsuran dan subsidi bunga penerima KUR, kredit Ultra Mikro atau UMi, maupun PNM Mekaar. Ada pula penundaan angsuran dan subsidi bunga kepada usaha mikro penerima kredit dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir, serta bantuan permodalan dari beberapa kementerian.

Skema ketiga, perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. Jokowi menyebutnya sebagai bantuan modal kerja darurat. Hal ini dikarenakan selain 41 juta pelaku UMKM yang sudah tersambung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan, masih ada 23 juta UMKM lain yang belum pernah mendapatkan pembiayaan.

"Karena itu yang 23 juta UMKM ini harus mendapatkan program dari perluasan pembiayaan modal kerja. Bagi yang bankable penyalurannya akan melalui perluasan program KUR, sedangkan yang tidak bankable, penyalurannya bisa lewat UMi, lewat Mekaar, maupun skema program lainnya," katanya.

Skema terakhir, Jokowi ingin kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah menjadi buffer dalam ekosistem usaha UMKM, terutama pada tahap awal pemulihan pascapandemi virus Corona. Menurutnya, BUMN maupun BUMD bisa menjadi off-taker bagi hasil produksi para pelaku UMKM, misalnya yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, kuliner, hingga industri rumah tangga. (kaw)