KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPKM Diperpanjang, Jokowi Beberkan Sejumlah Penyesuaian Kegiatan

Dian Kurniati | Senin, 23 Agustus 2021 | 20:06 WIB
PPKM Diperpanjang, Jokowi Beberkan Sejumlah Penyesuaian Kegiatan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi video, Senin (23/8/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang kembali kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mulai 24 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2021.

Jokowi mengatakan pandemi Covid-19 belum selesai sehingga pemerintah harus tetap waspada dalam menangani pandemi Covid-19. Namun, ia mencatat kasus konfirmasi positif terus menurun hingga posisi 78% sejak titik puncak kasus pada 15 Juli 2021.

“Angka kesembuhan secara konsisten juga lebih tinggi ketimbang kasus konfirmasi positif. Perbaikan itu berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan keterisian tempat tidur nasional menjadi 33%,” katanya dalam konferensi video, Senin (23/8/2021).

Baca Juga:
Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jokowi menambahkan pemerintah juga menurunkan level PPKM di sejumlah wilayah dari level 4 ke level 3 di antaranya seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Penurunan level PPKM tersebut telah memperhatikan perkembangan kasus aktif Covid-19 pada saat ini.

Selain wilayah aglomerasi Jabodetabek, pemerintah juga menurunkan level PPKM dari level 4 ke level 3 untuk wilayah Bandung Raya, Surabaya Raya, dan beberapa wilayah kabupaten/kota lainnya.

Dia memerinci wilayah di Pulau Jawa dan Bali yang akan menerapkan PPKM level 4 berkurang dari 67 kabupaten/kota menjadi 51 kabupaten/kota. Untuk level 3, bertambah dari 59 kabupaten/kota menjadi 67 kabupaten/kota, dan level 2 dari 2 kabupaten/kota menjadi 10 kabupaten/kota.

Baca Juga:
Seluruh K/L Diminta Usulkan Revisi Belanja Paling Lambat 14 Februari

Pada wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali, juga terdapat perbaikan meski harus tetap waspada. PPKM level 4 yang semula berlaku di 11 provinsi, kini turun menjadi 7 provinsi.

Dalam lingkup lebih kecil, PPKM level 4 kini menjadi 103 kabupaten/kota dari sebelumnya berlaku di 132 kabupaten/kota. Level 3 bertambah dari 215 kabupaten/kota menjadi 234 kabupaten/kota, dan PPKM level 2 naik dari 39 kabupaten/kota menjadi 48 kabupaten/kota.

Dengan melihat perbaikan sejumlah indikator, pemerintah akan mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian secara bertahap atas beberapa pembatasan kegiatan masyarakat, seperti tempat ibadah diperbolehkan buka untuk kegiatan ibadah maksimal 25% kapasitas atau 30 orang.

Baca Juga:
Hal-Hal yang Bakal Diteliti saat WP Ajukan Pengembalian Pendahuluan

Kemudian, restoran diperbolehkan makan di tempat dengan maksimal 25% kapasitas atau 2 orang per meja. Waktu operasionalnya dibatasi hingga pukul 20.00. Kegiatan bisnis di pusat perbelanjaan juga boleh buka hingga pukul 20.00 dengan maksimal kunjungan 50% dari kapasitas.

Sementara itu, industri berorientasi ekspor dan penunjangnya dapat operasi 100%. Namun, apabila menjadi klaster baru, industri tersebut akan ditutup selama 5 hari.

"Penyesuaian atas beberapa pembatasan kegiatan masyarakat ini dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat dan penggunaan aplikasi Peduli-Lindungi sebagai syarat masuk," ujar Jokowi.

Baca Juga:
Keberatan soal Ketetapan PBB Ditolak, Pemohon Tak Dikenai Sanksi Denda

Jokowi menambahkan cakupan vaksinasi sudah mencapai 90,59 juta dosis hingga saat ini. Dia pun memerintahkan menteri kesehatan untuk mengakselerasi cakupan vaksinasi Covid-19 sehingga penyuntikannya mencapai lebih dari 100 juta dosis vaksin pada akhir bulan ini.

Menurutnya, perbaikan situasi Covid tetap harus disikapi dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan. Pembukaan kembali aktivitas masyarakat juga tetap harus dilakukan bertahap seiring dengan peningkatan protokol kesehatan, testing, dan tracing yang tinggi serta cakupan vaksinasi yang makin luas. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP