Posisi Utang Pemerintah Tembus Rp 7.805 Triliun, Kemenkeu: Masih Aman

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp7.805,19 triliun pada semester I/2023 atau 37,93% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Laporan APBN Kita edisi Juli 2023 menyebutkan rasio utang pemerintah terhadap PDB per akhir Juni 2023 tersebut berada di batas aman atau di bawah 60% PDB sesuai dengan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara

"Rasio utang juga masih sesuai dengan yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2023-2026 di kisaran 40%," bunyi laporan APBN Kita, dikutip pada Senin (31/7/2023).

Laporan APBN Kita menyebut sejumlah lembaga pemeringkat utang telah mengakui kredibilitas pengelolaan utang pemerintah.

Pada awal Juli, lembaga pemeringkat Standard and Poor’s Global Ratings (S&P) mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada posisi BBB dengan stable outlook yang menegaskan posisi Indonesia sebagai negara layak investasi dan diakui aman oleh lembaga kredibel.

Pemerintah pun menegaskan senantiasa melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal, baik terkait dengan mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo.

Mayoritas Utang Domestik

Sejalan dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap, komposisi utang pemerintah didominasi oleh utang domestik, yaitu 72,49%.

Berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah mayoritas berupa SBN yang mencapai 89,04%. Selain itu, pemerintah juga mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.

"Per akhir Juni 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia terbilang cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun," bunyi laporan tersebut.

Guna meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, pemerintah terus berupaya mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid.

Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDGs (SDG Bond dan Blue Bond).

Peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung dengan sistem online juga tidak kalah penting karena mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi makin efektif dan efisien, serta kredibel. (rig)