PMK Baru! Kemenkeu Revisi Aturan Denda Pelanggaran Devisa Hasil Ekspor

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan merevisi peraturan menteri keuangan (PMK) yang mengatur tentang tarif dan tata cara pengenaan denda atas pelanggaran ketentuan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA).

Revisi dilakukan melalui penerbitan PMK 135/2021 yang mengubah aturan sebelumnya yaitu PMK 98/2019 tentang Tarif atas Sanksi Administratif berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan SDA.

"Untuk meningkatkan kepastian hukum …, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pengawasan pemenuhan ketentuan DHE SDA," bunyi bagian pertimbangan dari PMK 98/2019 s.t.d.d PMK 135/2021, Kamis (14/10/2021).

Pada aturan sebelumnya, eksportir yang tidak menempatkan DHE SDA ke rekening khusus (reksus) DHE SDA paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan pemberitahuan pabean ekspor akan dikenai sanksi denda 0,5% dari DHE SDA yang belum ditempatkan ke reksus DHE SDA.

Bila eksportir menggunakan DHE SDA pada reksus tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 maka denda yang dikenakan adalah sebesar 0,25%.

Perincian mengenai denda pelanggaran ketentuan DHE SDA lebih banyak dilakukan atas Pasal 10. Pada Pasal 10 ayat (1a) PMK 98/2019 s.t.d.d PMK 135/2021, denda atas pelanggaran yang dilakukan eksportir dihitung berdasarkan kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia (BI).

Kepala kantor pabean pun diperintahkan untuk melakukan monitoring melalui sistem informasi atas pelunasan denda oleh eksportir.

Berdasarkan hasil pengawasan dari BI dan OJK, kepala kantor pabean akan melakukan penundaan pelayanan kepabeanan di bidang ekspor terhadap ketentuan Pasal 5, 6, dan 7. Pemberian layanan juga ditunda bila denda belum dilunasi oleh eksportir yang melanggar ketentuan DHE SDA.

Eksportir memiliki kewajiban untuk melunasi denda DHE SDA paling lama 10 hari sejak tanggal surat pemberitahuan penetapan pemungutan. Bila dalam 1 bulan eksportir tak kunjung melunasi denda, kepala kantor pabean akan menerbitkan surat tagihan pertama.

Bila 1 bulan sejak surat tagihan pertama eksportir masih tak melunasi denda, kepala kantor pabean akan menerbitkan surat tagihan kedua. Bila dalam 2 bulan sejak surat tagihan kedua eksportir tak melunasi denda, kepala kantor akan menerbitkan surat tagihan ketiga.

Pada Pasal 11A, eksportir yang tak segera melunasi denda hingga jatuh tempo yang ditetapkan akan dikenai denda keterlambatan pembayaran denda sebesar 2% per bulan. Denda dikenakan paling lama hingga 24 bulan.

Ketentuan terbaru mengenai denda atas pelanggaran ketentuan DHE SDA ini telah diundangkan sejak 1 Oktober 2021 dan mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan. (rig)