KINERJA PERINDUSTRIAN

PMI Manufaktur Geser ke Zona Kontraksi, Jokowi Minta Menteri Waspada

Dian Kurniati | Senin, 12 Agustus 2024 | 10:11 WIB
PMI Manufaktur Geser ke Zona Kontraksi, Jokowi Minta Menteri Waspada

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024). Sidang kabinet yang pertama kali diadakan di IKN tersebut membahas evaluasi pemerintahan pada tahun ini serta perencanaan tahun depan termasuk transisi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/app

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya mewaspadai Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia yang pada Juli 2024 berada di level 49,3 atau berada pada zona kontraksi.

Jokowi mengatakan PMI manufaktur Indonesia untuk pertama kalinya berada di zona kontraksi, setelah 34 bulan berturut-turut mengalami ekspansi. Menurutnya, para menteri harus segera mencari solusi untuk meningkatkan PMI manufaktur Indonesia.

"Ini agar dilihat betul, diwaspadai betul, secara hati-hati karena beberapa negara di Asia PMI-nya juga berada di angka di bawah 50," katanya dalam sidang kabinet paripurna, Senin (12/8/2024).

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Jokowi mengatakan Indonesia memang bukan menjadi satu-satunya negara yang mengalami kontraksi PMI manufaktur. Pasalnya, PMI manufaktur Jepang pada Juli 2024 berada di level 49,2, China 49,8, dan Malaysia 49,7.

Komponen PMI manufaktur Indonesia yang mengalami penurunan paling banyak yakni sektor produksi yakni minus 2,6, pesanan baru minus 1,7, dan tenaga kerja minus 1,4.

Dia lantas meminta para menteri mencari penyebab permintaan domestik yang melemah. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab antara lain beban impor bahan baku yang tinggi karena fluktuasi nilai tukar rupiah, serta serangan produk impor yang masuk ke Indonesia.

Baca Juga:
Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

Apabila karena besarnya produk impor, dia meminta para menteri untuk mendorong belanja produk lokal dan bahan baku lokal, serta memberikan perlindungan terhadap industri di dalam negeri.

Di sisi lain, kontraksi PMI manufaktur juga dapat disebabkan oleh pelemahan permintaan ekspor atau pasar luar negeri. Hal ini bisa terjadi karena gangguan rantai pasok atau perlambatan ekonomi terhadap mitra dagang utama kita.

Dalam hal ini, Jokowi meminta agar para menteri mencari potensi pasar baru untuk ekspor.

"Saya ingin dicari betul penyebab utamanya dan segera diantisipasi karena penurunan PMI saya lihat sudah terjadi sejak 4 bulan terakhir," ujarnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Rabu, 16 Oktober 2024 | 14:00 WIB BEA CUKAI PURWOKERTO

Bangun Sentra Industri Hasil Tembakau, Bea Cukai Gandeng Pemda

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja