KINERJA PERINDUSTRIAN

PMI Manufaktur Geser ke Zona Kontraksi, Jokowi Minta Menteri Waspada

Dian Kurniati | Senin, 12 Agustus 2024 | 10:11 WIB
PMI Manufaktur Geser ke Zona Kontraksi, Jokowi Minta Menteri Waspada

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024). Sidang kabinet yang pertama kali diadakan di IKN tersebut membahas evaluasi pemerintahan pada tahun ini serta perencanaan tahun depan termasuk transisi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/app

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya mewaspadai Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia yang pada Juli 2024 berada di level 49,3 atau berada pada zona kontraksi.

Jokowi mengatakan PMI manufaktur Indonesia untuk pertama kalinya berada di zona kontraksi, setelah 34 bulan berturut-turut mengalami ekspansi. Menurutnya, para menteri harus segera mencari solusi untuk meningkatkan PMI manufaktur Indonesia.

"Ini agar dilihat betul, diwaspadai betul, secara hati-hati karena beberapa negara di Asia PMI-nya juga berada di angka di bawah 50," katanya dalam sidang kabinet paripurna, Senin (12/8/2024).

Baca Juga:
Pacu Produksi Semen, Negara Ini Beri Insentif Pajak selama 2 Tahun

Jokowi mengatakan Indonesia memang bukan menjadi satu-satunya negara yang mengalami kontraksi PMI manufaktur. Pasalnya, PMI manufaktur Jepang pada Juli 2024 berada di level 49,2, China 49,8, dan Malaysia 49,7.

Komponen PMI manufaktur Indonesia yang mengalami penurunan paling banyak yakni sektor produksi yakni minus 2,6, pesanan baru minus 1,7, dan tenaga kerja minus 1,4.

Dia lantas meminta para menteri mencari penyebab permintaan domestik yang melemah. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab antara lain beban impor bahan baku yang tinggi karena fluktuasi nilai tukar rupiah, serta serangan produk impor yang masuk ke Indonesia.

Baca Juga:
Kejar Target Hilirisasi, RI Tak Boleh Bergantung Pembiayaan Asing

Apabila karena besarnya produk impor, dia meminta para menteri untuk mendorong belanja produk lokal dan bahan baku lokal, serta memberikan perlindungan terhadap industri di dalam negeri.

Di sisi lain, kontraksi PMI manufaktur juga dapat disebabkan oleh pelemahan permintaan ekspor atau pasar luar negeri. Hal ini bisa terjadi karena gangguan rantai pasok atau perlambatan ekonomi terhadap mitra dagang utama kita.

Dalam hal ini, Jokowi meminta agar para menteri mencari potensi pasar baru untuk ekspor.

"Saya ingin dicari betul penyebab utamanya dan segera diantisipasi karena penurunan PMI saya lihat sudah terjadi sejak 4 bulan terakhir," ujarnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Senin, 20 Januari 2025 | 16:37 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kejar Target Hilirisasi, RI Tak Boleh Bergantung Pembiayaan Asing

Rabu, 08 Januari 2025 | 09:00 WIB KINERJA INVESTASI

Realisasi Investasi di KEK Sepanjang 2024 Capai Rp82,6 Triliun

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi