Pihak Oposisi Serukan Penundaan Kenaikan Pajak Penjualan

JAKARTA, DDTCNews – Pihak oposisi menyerukan penundaan kenaikan pajak penjualan (sales tax) Jepang karena konsumsi swasta – yang menjadi variabel pembentuk produk domestik bruto (PDB) tercatat melambat pada kuartal I/2019.

Meskipun perekonomian Jepang tumbuh 2,1% (year on year) pada kuartal I/2019, konsumsi swasta tercatat mengalami penurunan 0,1%. Belanja modal pun juga tercatat turun sebesar 0,3%. Hal ini menunjukkan lemahnya permintaan.

“Kenaikan pajak akan sulit karena upah pribadi terus turun. Rencananya [kenaikan tarif pajak penjualan dari 8% menjadi 10% pada Oktober 2019] harus dibekukan,” kata Seiji Osaka, Kepala Kebijakan Partai Demokrat Konstitusional Jepang, seperti dikutip pada Selasa (22/5/2019).

Kazunori Yamanoi dari Partai Demokrat mengatakan bahwa pertumbuhan PDB tidak sesuai dengan kenyataan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pertumbuhan ekonomi kuartal I/2019 juga lebih banyak dipengaruhi lebih cepatnya penurunan impor dari pada ekspor.

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Liberal Toshihiro Nikai mengatakan tidak perlu ada lagi langkah untuk mempertimbangkan kenaikan pajak. Dia menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan pajak.

Pemimpin Komeito Natsuo Yamaguchi berujar rencana kenaikan tarif pajak penjualan yang sudah tunda dua kali harus dieksekusi tahun ini. Pada saat yang bersamaan, berbagai kebijakan pendukung harus juga diambil.

“Kita harus menaikkan pajak konsumsi sesuai jadwal dan menerapkan langkah-langkah utama, termasuk yang mengurangi beban biaya pendidikan,” katanya, seperti dilansir The Japan News.

Secara terpisah, Menteri Keuangan Taro Aso menegaskan data perekonomian terbaru cukup baik. Menurutnya, performa ekonomi Jepang tersebut berkat stimulus fiskal yang telah dijalankan pemerintah.

“Ini sama sekali tidak buruk. Saya tahu ekonomi akan membaik karena pemerintah menerapkan langkah-langkah stimulus di bawah anggaran tahun fiskal 2019,” ujar Aso.

Pemerintah akan mengarahkan kebijakan ekonominya sembari mengamati dengan cermat perkembangan di Amerika Serikat dan ekonomi China, serta kemajuan dalam pelaksanaan anggaran pada awal 2019. (kaw)