Philip Morris Minta Penurunan Cukai Tobacco Stick

WELLINGTON, DDTCNews – Raksasa tembakau internasional Philip Morris meminta keringanan cukai atas produk tobacco stick. Perusahaan ini mengklaim produk tersebut lebih rendah risiko dibandingkan dengan produk rokok konvensional.

General Manager Philip Morris Selandia Baru James Williams menyatakan penerapan cukai yang berlaku pada rokok konvensional dengan tujuan untuk mencegah orang merokok tidak akan sesuai jika diterapkan pada tobacco stick.

“Tobacco stick sangat minim bahan kimia, berbeda dengan rokok konvensional. Tobacco stick hanya dihangatkan, tidak dibakar. Karena itu, kami ingin produk ini dipajaki lebih rendah dibanding rokok,” katanya di Wellington, Kamis (7/3/2019).

Lebih lanjut dia menyayangkan produk rokok yang hanya dipanaskan (heating tobacco) tersebut masih dianggap sebagai rokok konvensional yang harus dibakar untuk dinikmati. Sejauh ini, tobacco stick masih dikenakan cukai tembakau AUD0,82 (Rp8.235) per batang setara dengan rokok.

Di samping itu, dia menjelaskan produk tobacco stick tetap mencantumkan peringatan kesehatan dalam kemasan. Peringatan kesehatan dalam kemasan tobacco stick disebabkan karena produk itu masih mengandung nikotin yang bisa menyebabkan kecanduan.

“Tobacco stick bukan untuk menghentikan konsumsi rokok, tapi sebagai alternatif yang lebih minim risiko dibanding rokok,” paparnya.

Namun, saat penerbitannya pada 2016, Philip Morris digugat oleh Menteri Kesehatan ke pengadilan terkait legalitas produk. Pada akhirnya, hakim pengadilan setempat mendukung penerbitan tobacco stick pada Mei lalu.

Upaya Philip Morris dalam memasarkan tobacco stick itu mendapat tanggapan negatif dari Manajer Advokasi dan Kesehatan Cancer Society Shayne Nahu. Nahu menyebutkan perusahaan itu ingin Negeri Kiwi ini dijadikan lokasi percobaan dalam penjualan rokok dengan model terbaru yang belum diketahui secara jelas penelitiannya.

“Philip Morris berencana untuk menghentikan penjualan rokok konvensional dan digantikan dengan tobacco stick yang akan secara massal diperdagangkan. Mengapa kita ingin negara ini menjadi percobaan produk tembakau yang kita tidak yakin terkait penelitian ilmiahnya,” kata Nahu. (kaw)