KABUPATEN TANAH BUMBU

Permudah Bayar Pajak, Pemkab Terbitkan Aplikasi Ini

Redaksi DDTCNews | Senin, 17 Desember 2018 | 11:00 WIB
Permudah Bayar Pajak, Pemkab Terbitkan Aplikasi Ini

Ilustrasi.

BATULICIN, DDTCNews – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan (Kalsel) menerbitkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Pendapatan Online. Aplikasi ini sebagai upaya untuk semakin mempermudah pembayaran pajak daerah.

Bupati Tanah Bumbu Sudian Noor menjelaskan penerbitan Simda Pendapatan Online merupakan upaya pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik. Wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) untuk membayar pajak daerah.

“Wajib pajak bisa menggunakan telepon seluler atau laptop untuk membayar pajak daerah melalui aplikasi Simda Pendapatan Online, maka tidak perlu lagi repot-repot datang ke kantor BP2RD,” ujarnya di Batulicin, Senin (17/12).

Baca Juga:
Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Terbitnya aplikasi ini diharapkan semakin membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak melalui berbagai inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seiring meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak Tanah Bumbu karena telah berkontribusi terhadap pajak daerah, karena pesatnya pembangunan tidak lepas dari kontribusi masyarakat dalam membayar pajak daerah,” paparnya.

Adapun perwakilan dari Bank Kalsel, Kepala Divisi Dana dan Treasury Fachrudin menyambut baik atas diterbitkannya SIMDA Pendapatan Online ini. Fachrudin menilai baru dua daerah yang menerapkan aplikasi ini yaitu Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalsel.

Baca Juga:
Ada Kenaikan NJOP, Pemda Pastikan Tidak Berlaku Massal

“Di Kabupaten Tanah Bumbu, kami kembangkan lagi sistemnya sehingga pembayaran tidak hanya bisa di kantor BPPRD tetapi juga di seluruh jaringan Bank Kalsel dan sudah bisa dengan mobile banking,” tutur Fachrudin melansir Kalsel Prokal.

Ia juga memberikan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang pertama di Kalsel menerapkan SIMDA Pendapatan Online. Menurutnya, inovasi yang dilakukan Pemkab Tanah Bumbu berdampak pula bagi Bank Kalsel. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 10:30 WIB KABUPATEN SLEMAN

Ada Kenaikan NJOP, Pemda Pastikan Tidak Berlaku Massal

Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi