Perlu Diantisipasi, Ini Tantangan Implementasi CRM di Indonesia

JAKARTA, DDTCNews – Salah satu tantangan dalam implementasi compliance risk management (CRM) di Indonesia sangat berhubungan dengan sumber daya manusia (SDM).

Hal ini disampaikan DDTC Fiscal Research dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q4-2019) bertajuk ‘Anticipating Compliance Risk Management’. Download laporan di sini. Otoritas pajak harus memperlengkapi SDM dengan ilmu dan keterampilan manajemen data. Simak ‘Apa Itu CRM?’.

“Petugas pajak di era digital berurusan dengan banyak data. Mereka juga harus membuat klasifikasi profil wajib pajak berdasarkan risiko dengan algoritma tertentu dan mengubah sumber data menjadi informasi penting untuk peningkatan kepatuhan pajak,” demikian pernyataan DDTC Fiscal Research.

Menurut OECD, pada masa transparansi yang semakin terbuka, analisis pajak semakin didukung oleh keberadaan data yang berkaitan dengan pajak. Sebagai contoh, informasi perbankan sudah bukan lagi menjadi informasi yang tertutup bagi otoritas pajak untuk keperluan peningkatan kepatuhan.

Dengan kata lain, dengan dukungan data yang semakin berlimpah, otoritas pajak menganalisis perilaku wajib pajak secara komprehensif untuk menentukan rating risiko kepatuhan mereka. Atas dasar risiko ketidakpatuhan dan alasan yang melandasi, CRM membantu menentukan perlakuan apa yang tepat untuk wajib pajak tersebut.

Selain memperlengkapi SDM dan menyediakan fasilitas memadai untuk menjalankan CRM, DJP juga perlu membuat standarisasi data. Hal ini merupakan modal utama berjalannya CRM agar manajemen data dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Pasalnya, selain dapat memperbaiki administrasi pajak, CRM juga mendukung intensifikasi, ekstensifikasi, pengembalian pajak, dan penagihan yang mengarah pada peningkatan kinerja pengumpulan pajak sambil menjaga perekonomian.

“Fungsi-fungsi ini terkait satu sama lain dan sangat relevan mengingat transformasi yang sedang berlangsung dalam sistem administrasi perpajakan,” kata DDTC Fiscal Research.

Menurut DDTC Fiscal Research, dengan perlakuan yang tepat, moral pajak masyarakat bisa semakin meningkat. Sebab, tidak semua wajib pajak diberikan perlakuan yang sama. Selain mengarahkan pemeriksaan kepada wajib pajak yang tidak patuh, peningkatan pelayanan dan kemudahan wajib pajak juga diberikan kepada wajib pajak secara umum.

“Dengan begitu, perlakuan otoritas pajak tidak akan mencederai kepercayaan wajib pajak. Bukan tidak mungkin, dengan adanya CRM, kepatuhan sukarela untuk membayar pajak dari masyarakat semakin meningkat,” imbuh DDTC Fiscal Research.

Sekadar informasi, kehadiran Indonesia Taxation Quarterly Report menjadi wujud nyata salah satu visi DDTC, yaitu untuk mengeliminasi asimetri informasi pajak. Sebagai institusi pajak berbasis riset dan pengetahuan, laporan rutin kuartalan itu diharapkan juga berpengaruh dan berkontribusi bagi Indonesia dalam menentukan arah kebijakan pajaknya di masa mendatang. (kaw)