GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX 2019

Peringat Daya Saing RI Turun, Ini Fokus Perbaikan dari Otoritas Fiskal

Redaksi DDTCNews | Jumat, 11 Oktober 2019 | 15:04 WIB
Peringat Daya Saing RI Turun, Ini Fokus Perbaikan dari Otoritas Fiskal

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers saat menghadiri kegiatan Kemenkeu Bersih-Bersih Pantai, bagian dari peringatan Hari Oeang ke-73.

TANGERANG, DDTCNews – Peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness Index 2019 yang dirilis World Economic Forum (WEF) tercatat turun dari tahun lalu. Faktor fundamental seperti kualitas sumber daya manusia masih menjadi persoalan klasik untuk mengerek daya saing.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan faktor kualitas pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Angkatan kerja yang kompeten menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam jangka panjang.

“Kita sudah sampaikan kalau SDM usia kerja kita mayoritas lulusan SD dan SMP. Belum lagi dilihat dari kualitas pendidikan yang hasilkan, semua menunjukan dari segi kemampuan perlu ditingkatkan,” katanya di Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Jumat (11/10/2019).

Baca Juga:
PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan komitmen kebijakan fiskal untuk memperbaiki kualitas SDM nasional dalam jangka panjang. Empat rencana aksi menjadi agenda otoritas fiskal dalam meningkatkan kualitas SDM.

Pertama, menaikkan porsi belanja pendidikan dalam APBN secara konsisten tiap tahunnya. Untuk tahun, depan pagu anggaran untuk sektor pendidikan mencapai Rp508 triliun. Kedua, memberi insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melakukan belanja pendidikan dengan baik.

Sistem meritokrasi ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah sebagai ujung tombang implementasi anggaran pendidikan. Ketiga, memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha yang secara konsisten melakukan kegiatan vokasi serta penelitian dan pengembangan.

Baca Juga:
Veteran dan Pensiunan Dapat Insentif, Setoran PBB Tetap Capai Target

“Jadi kita akan terus melakukan berbagai macam instrumen fiskal untuk memperbaiki itu [kualitas SDM],” paparnya.

Keempat, menempatkan pembangunan infrastruktur pendidikan seperti sekolah pada pos anggaran kementerian/lembaga terkait. Selain itu, skema pembiayaan juga mulai dirintis untuk secara khusus didedikasikan untuk alokasi belanja sektor pendidikan.

“Kita juga mendiversifikasi pembiayaan sehingga kita bisa membangun fasilitas pendidikan secara lebih cepat melalui public-private partnership,” imbuh Sri Mulyani.

Seperti diketahui, posisi Indonesia turun dari posisi 45 pada 2018 menjadi peringkat 50 dalam laporan Global Competitiveness Index 2019. Nilai Indonesia secara fundamental tidak banyak berubah dari tahun lalu. Peringkat daya saing Indonesia itu masih di bawah Singapura (peringkat 1) , Malaysia (peringkat 27), dan Thailand (peringkat 40). (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 18:00 WIB PMK 101/2024

PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF

Senin, 23 Desember 2024 | 17:30 WIB KABUPATEN SIDOARJO

Veteran dan Pensiunan Dapat Insentif, Setoran PBB Tetap Capai Target

Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?