SKOTLANDIA

Perdana Menteri Kanada Serukan Pengenaan Pajak Karbon Global

Redaksi DDTCNews | Rabu, 03 November 2021 | 15:30 WIB
Perdana Menteri Kanada Serukan Pengenaan Pajak Karbon Global

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di British Columbia, Kanada, Senin (18/10/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Jennifer Gauthier/HP/djo

GLASGOW, DDTCNews – Dalam Conference of the Parties ke-26 (COP26) di Glasgow, Skotlandia, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mendesak semua negara untuk menyetujui harga karbon global.

Menurut Trudeau, tindakan ini secara dramatis dapat mengekang penggunaan bahan bakar fosil dan menyamakan kedudukan setiap negara di mata global. Kanada sendiri telah memberlakukan pajak karbon.

“Pemerintah Kanada berjuang keras untuk memberlakukan kebijakan pajak karbonnya dari oposisi lawan politik di Kanada, dan sekarang saya ingin membawa perjuangan itu ke dunia global,” ujarnya dikutip dari cbc.ca, Rabu (3/11/2021).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Dia menyerukan untuk melaksanakan standar global seputar penetapan harga pada polusi. Manfaatnya adalah untuk mendorong inovasi, memberikan kepastian harga yang jelas kepada sektor swasta dalam berinvestasi modal secara tepat.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Trudeau, kurang dari 20% emisi global saat ini sudah dikenakan pajak karbon. Dia berharap angka tersebut dapat meningkat tiga kali lipat pada akhir dekade ini.

Sementara itu, Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen mendukung seruan PM Trudeau untuk menetapkan harga karbon yang berlaku secara global. Menurutnya, gagasan tersebut mengikuti sistem perdagangan emisi di Uni Eropa.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Dukungan atas seruan Perdana Menteri Kanada juga datang dari Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva yang memberikan respon positif atas penetapan harga pajak karbon global.

Di sisi lain, Manajer Diplomasi Climate Action Network Canada Eddy Perez justru khawatir pajak karbon global memberikan tekanan yang tidak semestinya pada negara berkembang. Menurutnya, pendekatan global masih sulit untuk diterapkan.

"Secara global, masih banyak pertanyaan yang perlu kita tanyakan tentang betapa tidak adilnya atau betapa sulitnya memiliki pendekatan global dalam menentukan harga polusi," jelasnya.

Meski demikian, Perez memuji pendekatan agresif Kanada terhadap penetapan harga iklim di dalam negeri. (vallen/rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja