SKOTLANDIA

Perdana Menteri Kanada Serukan Pengenaan Pajak Karbon Global

Redaksi DDTCNews | Rabu, 03 November 2021 | 15:30 WIB
Perdana Menteri Kanada Serukan Pengenaan Pajak Karbon Global

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di British Columbia, Kanada, Senin (18/10/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Jennifer Gauthier/HP/djo

GLASGOW, DDTCNews – Dalam Conference of the Parties ke-26 (COP26) di Glasgow, Skotlandia, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mendesak semua negara untuk menyetujui harga karbon global.

Menurut Trudeau, tindakan ini secara dramatis dapat mengekang penggunaan bahan bakar fosil dan menyamakan kedudukan setiap negara di mata global. Kanada sendiri telah memberlakukan pajak karbon.

“Pemerintah Kanada berjuang keras untuk memberlakukan kebijakan pajak karbonnya dari oposisi lawan politik di Kanada, dan sekarang saya ingin membawa perjuangan itu ke dunia global,” ujarnya dikutip dari cbc.ca, Rabu (3/11/2021).

Baca Juga:
Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Dia menyerukan untuk melaksanakan standar global seputar penetapan harga pada polusi. Manfaatnya adalah untuk mendorong inovasi, memberikan kepastian harga yang jelas kepada sektor swasta dalam berinvestasi modal secara tepat.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Trudeau, kurang dari 20% emisi global saat ini sudah dikenakan pajak karbon. Dia berharap angka tersebut dapat meningkat tiga kali lipat pada akhir dekade ini.

Sementara itu, Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen mendukung seruan PM Trudeau untuk menetapkan harga karbon yang berlaku secara global. Menurutnya, gagasan tersebut mengikuti sistem perdagangan emisi di Uni Eropa.

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Dukungan atas seruan Perdana Menteri Kanada juga datang dari Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva yang memberikan respon positif atas penetapan harga pajak karbon global.

Di sisi lain, Manajer Diplomasi Climate Action Network Canada Eddy Perez justru khawatir pajak karbon global memberikan tekanan yang tidak semestinya pada negara berkembang. Menurutnya, pendekatan global masih sulit untuk diterapkan.

"Secara global, masih banyak pertanyaan yang perlu kita tanyakan tentang betapa tidak adilnya atau betapa sulitnya memiliki pendekatan global dalam menentukan harga polusi," jelasnya.

Meski demikian, Perez memuji pendekatan agresif Kanada terhadap penetapan harga iklim di dalam negeri. (vallen/rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:30 WIB KPP MADYA DUA BANDUNG

Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan