Ilustrasi.
WASHINGTON D.C., DDTCNews - Anggota Kongres AS dari Partai Demokrat meminta otoritas pajak AS, Internal Revenue Service (IRS), untuk memprioritaskan Surat Pemberitahuan (SPT) milik wajib pajak berpenghasilan rendah.
Anggota Kongres AS dari Partai Demokrat Gerald Connolly dan Katie Porter mengatakan SPT milik masyarakat berpenghasilan rendah perlu ditindaklanjuti mengingat mereka yang membutuhkan segera stimulus dari pemerintah.
"Kami minta IRS menyelesaikan masalah backlog dengan memprioritaskan penyelesaian urusan SPT wajib pajak berpenghasilan terendah," tulis Connolly dan Porter dalam suratnya, dikutip pada Minggu (23/1/2022).
Akibat pandemi, lanjut Connolly , dana cadangan mayoritas masyarakat AS hanya bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan selama 3 bulan saja. Bahkan, seperempat masyarakat AS ternyata tak memiliki dana cadangan sama sekali.
Dia memahami timbulnya backlog disebabkan oleh kurangnya dukungan anggaran yang diterima IRS dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, IRS tetap perlu segera memproses SPT wajib pajak dan membayarkan pengembalian pajak.
“Tanpa stimulus berupa restitusi dari IRS, terdapat masyarakat AS yang terancam tak bisa membayar sewa rumah, tak bisa membeli makan, atau tak bisa berobat,” tutur Connolly dan Porter.
Sejak pandemi Covid-19, IRS mendapatkan tugas dari pemerintah untuk turut berperan serta dalam menyalurkan stimulus kepada rumah tangga rentan, salah satunya melalui child tax credit.
Child tax credit adalah kredit pajak yang diberikan pemerintah atas tanggungan anak. Bila seorang wajib pajak memiliki penghasilan rendah dan memiliki pajak terutang yang relatif minim, wajib pajak bisa mengajukan restitusi.
Pada 2021, kredit pajak senilai US$3.600 diberikan atas anak berusia di bawah 6 tahun dan senilai US$3.000 atas anak berusia 6 hingga 17 tahun. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.