Percepat Pengembangan KEK Singhasari, Ini Langkah DJBC dan DJP

JAKARTA, DDTCNews – Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur (Jatim) II terus berupaya mengakselerasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari di Kabupaten Malang. Salah satunya dengan menggandeng Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jatim III dalam pemberian fasilitas perpajakan.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jatim II Oentarto Wibowo mengatakan Bea Cukai bersama DJP telah membentuk liaison officer (LO) untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi pembentukan KEK. LO juga melibatkan PT Intelegensia Grahatama sebagai pengelola KEK.

"Jadi, anak-anak muda yang ada di KEK ini fokus saja berkarya, tidak usah ribet ikut turun tangan mengurusi masalah pajak dan bea masuk. Biar LO saja, sedangkan mereka biar fokus bekerja," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (22/2/2021).

Oentarto mengatakan pembentukan LO tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah untuk mempercepat pengembangan KEK Singhasari. Menurutnya, Bea Cukai dan DJP ingin memastikan tidak ada hambatan yang dialami pengelola KEK dalam urusan kepabeanan dan perpajakan.

Petugas Kanwil Bea Cukai Jatim II bersama pegawai Kanwil DJP Jatim III juga beberapa kali mengunjungi KEK Singhasari untuk memberikan asistensi.

Kepala Kanwil DJP Jatim III Agustin Vita Avantin juga menilai pembentukan LO akan sangat membantu kesuksesan KEK Singhasari. Dia memastikan pegawai di kantornya siap membantu investor di KEK jika menemukan masalah pajak.

"Ada masalah apapun, konsultasikan saja dengan kami. Terbuka saja, jangan takut, akan kami bantu sebisa mungkin," ujarnya.

Menurutnya, DJP akan memberikan berbagai kemudahan fasilitas pajak kepada para investor yang menanamkan modalnya di KEK tersebut. Dia berharap insentif itu mampu mempercepat pelaksanaan berusaha di KEK sekaligus untuk menunjang pengembangan ekonomi nasional.

Pemerintah tengah membangun KEK Singhasari dengan konsep menggabungkan sektor pariwisata dengan ekonomi digital. KEK Singhasari diproyeksikan menarik investasi senilai Rp11,9 triliun dan dapat menyerap 6.863 tenaga kerja hingga 2030. (kaw)