Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) berupaya untuk segera menetapkan aturan pelaksana dari UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), khususnya aturan turunan mengenai program pengungkapan sukarela (PPS).

Kepala Seksi Peraturan PPh Badan II DJP Safatul Arief mengatakan aturan turunan perlu disiapkan sehingga masyarakat dapat memahami aspek teknis fasilitas tersebut. Harapannya, PPS dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh wajib pajak.

"Yang paling urgen mudah-mudahan minggu-minggu pertama atau kedua ini terkait dengan aturan PPS sudah mutlak harus kami selesaikan sehingga ada waktu 2 bulan untuk kami sosialisasikan," katanya, Jumat (3/12/2021).

Seperti diketahui, PPS yang ditetapkan melalui UU HPP hanya diberikan pemerintah kepada wajib pajak sejak 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.

Kebijakan I PPS akan diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan yang turut serta dalam program tax amnesty, sedangkan kebijakan II PPS hanya diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi saja.

Selain menyelesaikan aturan turunan mengenai PPS, DJP juga sedang menyiapkan aturan turunan atas ketentuan-ketentuan baru pada UU PPh. Seperti diketahui, perubahan dari UU PPh mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Aturan turunan atas klausul baru pada UU PPh, khususnya terkait dengan ketentuan mengenai natura dan kenikmatan, akan dirancang secara hati-hati dan terperinci sehingga tidak menimbulkan sengketa pajak di kemudian hari.

Arief menuturkan DJP akan sangat detail merancang ketentuan mengenai valuasi dari natura dan kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan.

"Harapannya bisa memitigasi potensi-potensi dispute di kemudian hari," ujarnya. (rig)