Penyelesaian Sengketa Lamban, WP Tak Punya Kepastian

JAKARTA, DDTCNews – Proses penyelesaian sengketa pajak yang berlarut-larut dinilai memberikan ketidakpastian bagi wajib pajak. Topik ini menjadi salah satu bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Jumat (15/2/2019).

Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama mengatakan mekanisme keberatan saat ini memakan waktu cukup lama hingga 1 tahun. Hal ini pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian bagi wajib pajak.

Selain itu, jika lanjut ke pengadilan pajak, wajib pajak semakin tidak mendapatkan kepastian waktu keputusan dibacakan. Waktu penyelesaian bisa, menurutnya, bisa bertahun-tahun. “Kalaupun sudah nanti pelaksanaannya juga bisa kurang menentu misalnya pembayaran bunga dan sebagainya,” katanya.

Berdasarkan data DJP, kinerja penyelesaian keberatan pajak pada 2017 sebanyak 100.081 kasus. Sementara, penyelesaian untuk banding dan gugatan sebanyak 7.088 putusan. Dari jumlah putusan itu, 2.465 putusan mengabulkan banding dan 1.018 putusan mengabulkan sebagian.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti masalah pelaporan surat pemberitahuan (SPT). Ditjen Pajak (DJP) menjamin sistem pelaporan SPT tidak akan bermasalah atau down. Pasalnya, otoritas sudah memiliki sistem mitigasi yang jauh lebih baik.

Beberapa media juga menyoroti topik kelanjutan reformasi perpajakan, subsidi bahan bakar minyak, dan pembangunan infrastruktur yang harus dijalankan oleh presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2019—2024.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

• Pengusaha Minta Komite Independen

Siddhi Widyaprathama meminta agar pemerintah membentuk komite atau lembaga yang memasukkan pihak independen, misalnya praktisi, akademisi, dan pelaku usaha. Menurutnya, langkah ini akan membuat proses lebih independen dan ada keberanian dalam mengambil keputusan.

“Karena kalau ke pengadilan juga selain waktu dan tenaga, biaya juga terkuras. Kepastiannya belum terjamin juga. Kalau bisa pengadilan itu jadi pilihan terakhir,” ujarnya

• Masalah Pembuktian

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Irawan mengatakan selama ini sengketa pajak memang mayoritas terkait dengan masalah pembuktian. Otoritas sering kesulitan menemukan bukti atau data yang diminta saat proses pemeriksaan.

“Jadi yang perlu diperkuat oleh DJP adalah data yang valid dan akurat,” katanya merespon fakta hampir sebagian besar sengketa tidak pernah selesai di tingkat keberatan.

• DJP Minta WP Lapor SPT Lebih Awal

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengimbau agar wajib pajak bisa segera melaporkan SPT dari sekarang. Selain menghindari antrean yang panjang (untuk proses manual), pelaporan sejak awal juga akan menghindari antrean dalam sistem pelaporan online.

"Kalau [sistem] down tidak akan terjadi, kita sudah mitigasi itu, tetapi kalau terjadi kelambatan bisa saja karena sedemikian banyak. E-filing kalau sedemikian yang masuk banyak bisa juga terjadi gangguan seperti lemot,” tutur Hestu.

• Reformasi Perpajakan Harus Jalan Terus

Grup Riset Ekonomi DBS Bank dalam risetnya merekomendasikan agar pemimpin terpilih melanjutkan reformasi struktural dalam bidang ekonomi. Hal ini dinilai dapat terus meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus menopang pembangunan jangka panjang.

“Setelah bertahun-tahun reformasi dalam meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur, reformasi perpajakan, reformasi subsidi bahan bakar, kami berharap reformasi yang sama bisa dilanjutkan terlepas dari hasil pemilu,” ujar ekonom Grup Riset DBS Masyita Crystallin.

• Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berisiko di Bawah 5%

Lembaga pemeringkat internasional Moody's Investor Service memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berisiko turun di bawah 5% pada 2019 dan 2020. Hal ini dikarenakan belanja pemerintah yang lebih moderat dan pembangunan infrastruktur yang melambat. Dibandingkan dengan negara Asia Pasifik lainnya, Indonesia dinilai tidak terlalu terkena dampak dari pelemahan perdagangan global. (kaw)