PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

Penyelesaian Proyek Infrastruktur Diproyeksi Hanya 60%

Redaksi DDTCNews | Jumat, 10 Agustus 2018 | 16:36 WIB
Penyelesaian Proyek Infrastruktur Diproyeksi Hanya 60%

Menko Perekonomian Darmin Nasution.

JAKARTA, DDTCNews – Penyelesaian proyek-proyek pembangunan infrastruktur pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla diperkirakan hanya mentok di level 60% hingga tahun depan.

Dari hasil kalkulasi Menko Perekonomian Darmin Nasution, pengerjaan proyek infrastruktur saat ini hingga tahun depan akan mencapai 20% dari total rencana selama pemerintahan Kabinet Kerja.

“Mungkin sampai 2019 pasti lebih banyak, menurut saya. Kalau dihitung dari 2016, karena 2015 baru mulai. Sekitar 40% ditambah 20% sampai tahun depan," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (10/8/2018).

Baca Juga:
Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Proyek terbanyak yang telah rampung, lanjutnya, justru berada di luar kelompok Proyek Strategis Nasional (PSN). Sementara, untuk PSN, pengerjaannya lebih banyak bersifat jangka panjang sehingga menggunakan skema tahun jamak (multiyears) untuk pembiayaan.

Selanjutnya, sekitar 40% proyek infrastruktur diperkirakan baru selesai selepas 2019. Menurutnya, pengerjaan proyek-proyek tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat. Namun, dia menegaskan pengerjaan tetap dijalankan.

“Tidak berarti itu pengerjaan infrastruktur jadi tidak selesai. Tapi belum selesai karena bangun waduk tidak bisa 3 tahun, mungkin 5 tahun, atau 6 tahun,” tutur mantan Dirjen Pajak ini.

Baca Juga:
Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kemenko Perekonomian sebelumnya menargetkan ada 68 PSN wajib rampung sepanjang tahun 2016 hingga 2019. Hingga akhir 2016, ada 20 proyek senilai Rp33,3 triliun yang selesai.

"Kalau non-PSN biasanya enggak lama. Yang multi years tidak banyak. Hanya minoritas saja yang multiyears. Banyak kemudian langsung selesai tahun itu lebih banyak. Kemudian sisanya dalam 2 atau 3 tahun,” imbuh Darmin.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 20 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bantu Debitur Kecil, DJKN Sebut Crash Program Masih Akan Diberikan

Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Rabu, 16 Oktober 2024 | 12:00 WIB KILAS BALIK PERPAJAKAN 2014-2024

Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN