BANTUAN SOSIAL

Penyaluran BSU Belum Rampung, Pekerja Diminta Bikin Rekening Himbara

Muhamad Wildan | Senin, 03 Oktober 2022 | 10:05 WIB
Penyaluran BSU Belum Rampung, Pekerja Diminta Bikin Rekening Himbara

Sejumlah pekerja menyelesaikan penyablonan kaos di salahsatu pabrik kaos, Brebes, Jawa Tengah, Kamis (8/9/2022). ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mengungkapkan pencairan sebagian bantuan subsidi upah/gaji (BSU) kepada pekerja/buruh masih terhambat. Alasannya, masih ada pekerja atau buruh yang ternyata tidak memiliki rekening perbankan.

Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata mengatakan pemerintah menggelar program buka rekening kolektif (burekol) sebagai solusi atas kendala tersebut. Lewat program ini, pekerja didorong untuk membuka rekening di bank Himbara.

"BSU dibayarkan melalui Bank Himbara, mereka yang tidak punya rekening ada yang diusahakan untuk memiliki rekening," ujar Isa, dikutip Senin (3/10/2022).

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Masih Sesuai Rencana, Pemerintah Siapkan Bansos

Melalui burekol, penyaluran bantuan sosial (bansos) diharapkan juga dapat mendorong inklusi keuangan kepada lapisan masyarakat yang selama ini belum mendapatkan akses terhadap layanan perbankan.

"Dengan dibukakan rekening, mereka jadi punya akses ke perbankan dimulai dengan rekening itu. Setidaknya ini adalah upaya untuk meningkatkan financial inclusion," ujar Isa.

BSU sesungguhnya juga dapat disampaikan melalui PT Pos. Namun, mayoritas BSU disalurkan langsung ke rekening milik pekerja mengingat penyaluran melalui PT Pos memerlukan biaya yang lebih besar.

Baca Juga:
PPN Naik Jadi 12 Persen, DJP: Untuk Danai Bansos dan Subsidi

Untuk diketahui, BSU disalurkan oleh pemerintah kepada pekerja dengan upah maksimal Rp3,5 juta per bulan atau maksimal setara dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang berlaku.

Pada awalnya, BSU akan disalurkan kepada 16 juta pekerja. Namun, setelah dilakukan skrining diperkirakan terdapat 14,6 juta pekerja yang menerima BSU.

Saat ini, BSU telah disalurkan dalam 3 tahap kepada 7 juta pekerja yang berhak. Realisasi anggaran penyaluran BSU mencapai Rp4,2 triliun atau 48,2% dari pagu BSU senilai Rp8,8 triliun. Rencananya, BSU akan disalurkan dalam 6 tahap atau 7 tahap hingga akhir tahun. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 03 Desember 2024 | 14:39 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Masih Sesuai Rencana, Pemerintah Siapkan Bansos

Jumat, 22 November 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Naik Jadi 12 Persen, DJP: Untuk Danai Bansos dan Subsidi

Jumat, 27 September 2024 | 16:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wamenkeu Thomas: Turunnya Kelas Menengah Bakal Jadi Perhatian Prabowo

Kamis, 05 September 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Lanjutkan Bantuan Pangan Beras di 2025, Bapanas Minta Rp16,68 Triliun

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra