Penjelasan Suharso Monoarfa Soal Pentingnya RUU HKPD Digolkan

JAKARTA, DDTCNews - Rancangan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) dipandang sudah dibutuhkan demi mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana alokasi umum (DAU).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan hingga saat ini hanya terdapat 1 daerah yang tidak membutuhkan DAU yaitu DKI Jakarta.

"Sampai tahun ini, daerah yang punya pendapatan asli daerah sehingga tidak perlu DAU cuma 1, DKI Jakarta. Dengan RUU HKPD, pajak dan retribusi daerah diharapkan naik dan porsinya membesar," katanya, Rabu (1/9/2021).

Saat ini, lanjut Suharso, ketergantungan daerah terhadap transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat tergolong luar biasa besar. Oleh karena itu, hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu disusun kembali.

Dalam RUU HKPD tersebut, pemerintah mengusulkan perubahan jumlah dan jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jumlah pajak daerah yang menjadi kewenangan pemprov akan ditambah dari 5 jenis pajak menjadi 7 jenis pajak, sedangkan pajak yang menjadi hak pemkab/pemkot akan dikurangi dari 11 jenis pajak menjadi 8 jenis pajak.

Dua jenis pajak baru yang menjadi kewenangan pemprov adalah pajak alat berat dan opsen atas pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Pajak alat berat dalam RUU HKPD adalah pajak yang menggantikan pajak kendaraaan bermotor (PKB) atas alat berat, sedangkan opsen atas pajak MBLB adalah pungutan tambahan atas pajak MBLB yang menjadi kewenangan pemkab/pemkot.

Mengenai jenis pajak yang menjadi kewenangan pemkab/pemkot, pemerintah akan mengintegrasikan pajak penerangan jalan, parkir, hotel, restoran, dan hiburan ke dalam 1 jenis pajak pajak barang jasa tertentu (PBJT).

Selain itu, RUU HKPD juga akan memberikan kewenangan kepada pemkab atau pemkot untuk dapat memungut dua jenis pajak opsen antara lain opsen PKB dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). (rig)