Pengusaha Tolak Rencana Pengenaan Pajak Pariwisata

CARDIFF, DDTCNews – Rencana Pemerintah Wales memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak pariwisata mendapatkan tanggapan beragam dari para pelaku usaha di Wales.

Ketua Aliansi Pariwisata Wales/Wales Tourism Alliance (WTA) Andrew Campbell menolak rencana pemerintah perihal pajak pariwisata. Menurutnya, beban pajak industri pariwisata terutama PPN saat ini sudah jauh lebih tinggi dari kebanyakan daerah di Inggris Raya.

"Semangat yang berkembang saat ini menolak pajak pariwisata," katanya, dikutip pada Senin (21/6/2021).

Menurut Campbell, rencana pajak pariwisata akan membuat pelaku usaha menjadi kurang kompetitif. Dia khawatir pungutan tersebut akan membuat turis berpikir ulang untuk pelesiran ke Wales lantaran biaya wisata yang mahal.

Selain itu, rencana pemerintah menerapkan pajak pariwisata juga kontraproduktif dengan upaya pemulihan usaha dari pandemi Covid-19. Menurutnya, pelaku usaha pariwisata tengah berjuang untuk memulihkan kegiatan bisnis kembali normal.

Pelaku usaha pariwisata, lanjut Campbell, memiliki kewajiban untuk membayar tagihan pajak yang diundur akibat pandemi Covid-19. Cicilan PPN wajib dikembalikan mulai September 2021 dan bantuan usaha juga harus dilunasi oleh pemilik bisnis pariwisata.

"Daripada mengusulkan pajak baru, Pemerintah Wales harus fokus pada dukungan keuangan untuk membantu sektor ini [pariwisata]," tuturnya.

Sementara itu, perusahaan online penyedia jasa akomodasi Airbnb justru mendukung penuh rencana Pemerintah Wales. Jubir Airbnb menilai perusahaan memiliki pengalaman dalam mengadministrasikan pungutan pajak pariwisata di berbagai negara.

Menurutnya, total setoran pajak turis yang dilakukan melalui Airbnb secara global mencapai £2,5 miliar. Menurutnya, Pemerintah Wales hanya perlu memberikan perincian pungutan pajak yang akan langsung dipotong oleh aplikasi saat pelanggan memesan akomodasi di wilayah yurisdiksi Wales.

"Kami mendukung rencana pajak turis di Wales. Kami menantikan kerja sama dengan pemerintah untuk membuatnya menjadi kebijakan yang sukses, seperti yang telah kami lakukan di seluruh dunia," ujarnya seperti dilansir dailypost.co.uk. (rig)