AUSTRALIA

Pengusaha Minta Kenaikan Tarif Cukai Minol Disetop Sementara

Dian Kurniati | Jumat, 05 Maret 2021 | 15:30 WIB
Pengusaha Minta Kenaikan Tarif Cukai Minol Disetop Sementara

Ilustrasi. (DDTCNews)

CANBERRA, DDTCNews – Produsen minuman beralkohol dan pemilik klub Australia mendesak pemerintah untuk menghentikan kenaikan cukai atas minuman beralkohol (minol) yang rutin naik 2 kali setiap tahun.

Kepala eksekutif Asosiasi Pembuat Bir Australia John Preston mengatakan penghentian kenaikan tarif cukai 6 bulanan akan menjadi stimulus yang cukup penting dalam memulihkan sektor usaha tersebut di Australia.

"Kami mendesak pemerintah menggunakan anggaran yang ada untuk menghentikan kenaikan cukai di masa depan atas bir, serta menerapkan langkah-langkah tambahan untuk mendukung sektor ini," katanya, dikutip Jumat (5/3/2021).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Preston menghitung anggaran federal yang harus dikeluarkan ketika memberi insentif fiskal itu hanya AU$77 juta atau setara dengan Rp850 miliar. Dia berharap permintaan pelaku usaha dapat dipenuhi. Apalagi negara lain pun sudah mulai memberikan stimulus tersebut.

Untuk diketahui, tarif cukai alkohol untuk bir dan minuman beralkohol di Australia naik otomatis mengikuti inflasi setiap Februari dan Agustus. Kenaikan tarif cukai itu menambah penerimaan AU$5 miliar atau Rp55,2 triliun setiap tahun.

Preston menyebut warga Australia membayar cukai bir tertinggi keempat di dunia. Satu karton bir di Australia dijual seharga AU$52 atau setara dengan Rp574.000, Dari harga tersebut, sekitar 42% atau AU22,05 merupakan cukai yang disetorkan ke pemerintah.

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Cukai atas bir per botol ukuran 1 liter senilai AU$2,26 atau 17 kali lebih mahal dibandingkan dengan Jerman senilai AU$0,13. Cukai Australia pun 15 kali lebih besar ketimbang Spanyol senilai AU$ 0,15 dan 7 kali lebih besar ketimbang AS sejumlah AU$0,31.

Menurut Preston, kebijakan lockdown menyebabkan pengusaha klub harus menutup usahanya selama berbulan-bulan sehingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengusaha klub melaporkan penurunan omset 71% secara nasional antara Maret hingga Juni 2020.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Asosiasi Hotel Australia Stephen Ferguson menilai stimulus cukai diperlukan untuk memulihkan konsumsi masyarakat. Dengan menghentikan kenaikan tarif, pembuat minuman beralkohol lokal akan berkesempatan untuk terus berproduksi.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

"Ini tentang bagaimana cara mengurangi tekanan biaya hidup dan menjaga lapangan kerja. Warga Australia termasuk yang membayar tarif cukai tertinggi di dunia," tutur Ferguson seperti dilansir brisbanetimes.com.au.

Selaama ini, otoritas pajak Australia rutin menaikkan tarif cukai minuman beralkohol setiap 6 bulan sejak 35 tahun terakhir. Pada Februari lalu, pemerintah mengumumkan kenaikan tarif cukai minuman beralkohol sebesar 1,2%. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja