Pengusaha: Ini Nggak Adil, Negara Harus Kejar Terus

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak sedang memeriksa kepatuhan pajak Google Asia Pacific Pte Ltd. Menyikapi hal ini, pengusaha meminta pemerintah terus mengejar Google agar membayar pajak.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah harus terus mengejar Google dalam pelunasan pajaknya. Pasalnya, segala kegiatan usaha yang beroperasi di Indonesia harus dikenakan pajak.

"HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) mendorong semua bayar pajak. Negara harus mengejar bagi badan usaha atau perorangan yang melakukan aktivitasnya di bangsa kita terkait ekonomi yang tidak membayar pajak harus membayar pajak tanpa kecuali," ujarnya di kantor HIPMI, Jakarta Selatan, Kamis (6/10).

Menurut Bahlil, pemerintah jangan takut untuk menagih pajak Google. "Walau pun perusahaan asing, justru perusahaan asing yang belum bayar pajak untuk negara kita. Kalau misalnya nggak mau melakukan itu, maka negara harus mengambil tindakan tegas," katanya.

Bahlil menambahkan, sangat tak adil jika Google tak membayar pajak, sementara wajib pajak perseorangan dan badan/perusahaan Indonesia yang lain harus bayar pajak.

"Ini nggak adil. Kita orang WNI diwajibkan bayar pajak. Mereka yang dari luar cari duit di kampung kita masa nggak bayar pajak. Bayar dong, sangat merugikan dan itu diskriminasi, itu melanggar UU," tutur Bahlil.

Menurutnya, pajak bukan hanya sekedar persoalan tambahan penerimaan negara yang kemudian dibelanjakan oleh pemerintah. Lebih dari itu, pajak adalah bagaimana keadilan dapat tercipta dalam suatu negara. (Amu)