Pengumuman! Pakai Layanan SIMPONI Kemenkeu Kini Wajib Setor NIK/NPWP

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan kini mewajibkan pengguna layanan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pada aplikasi SIMPONI, diberitahukan bahwa kewajiban mencantumkan NIK dan/atau NPWP untuk pengguna layanan SIMPONI berlaku mulai hari ini, 9 September 2023. Hal ini sejalan dengan amanat Perpres 83/2021 yang mewajibkan pencantuman NIK dan/atau NPWP pada setiap penyelenggaraan pelayanan publik.

"Mulai tanggal 9 September 2023, setiap pengguna layanan SIMPONI diwajibkan mencantumkan NIK dan/atau NPWP," bunyi pengumuman tersebut, dikutip pada Sabtu (9/9/2023).

Perpres 83/2021 mewajibkan pencantuman NIK dan/atau NPWP pada setiap penyelenggaraan pelayanan publik, salah satunya untuk menerapkan kebijakan pencantuman nomor identitas yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan publik.

Penggunaan nomor identitas yang terstandardisasi dan terintegrasi, berupa NIK dan/atau NPWP, merupakan rujukan identitas data yang bersifat unik sebagai salah satu kode referensi dalam pelayanan publik untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia.

Pengaturan dalam Perpres 83/2021 ini meliputi, pertama, pensyaratan penambahan NIK dan/atau NPWP penerima layanan. Kedua, pencantuman NIK dan/atau NPWP penerima layanan. Ketiga, validasi atas pencantuman NIK dan/atau NPWP. Keempat, pemadanan dan pemutakhiran data kependudukan dan basis data perpajakan. Kelima, pengawasan.

Kemenkeu mengembangkan SIMPONI sebagai sistem billing yang dikelola oleh Ditjen Anggaran untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNBP dan penerimaan nonanggaran. SIMPONI memberi kemudahan bagi wajib bayar/wajib setor untuk membayar/menyetor PNBP dan penerimaan nonanggaran melalui berbagai channel pembayaran.

Channel pembayaran yang tersedia antara lain teller (over the counter), automatic teller machine (ATM), electronic data capture (EDC), dan internet banking. Dengan aplikasi ini, masyarakat pun bebas memilih berbagai alternatif metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhannya. (sap)