Pengenaan Cukai Plastik & Minuman Bergula Tunggu Keputusan Pemerintah

JAKARTA, DDTCNews - Pengenaan cukai atas produk plastik dan minuman bergula dalam kemasan tergantung pada keputusan pemerintah.

Dirjen Bea dan Cukai Askolani menyebut pemerintah akan mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum memutuskan untuk menambah barang kena cukai (BKC). Hal itu sejalan dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur penambahan atau pengurangan jenis BKC cukup diatur dalam peraturan pemerintah setelah dibahas dan disepakati dengan DPR dalam penyusunan RAPBN.

"Nanti tergantung dari sisi pemerintah. Mekanisme di DPR itu di UU [APBN], jadi satu proses saja," katanya, dikutip Sabtu (7/1/2022).

Askolani mengatakan pemerintah dapat mengimplementasikan penambahan BKC ketika objek tersebut telah masuk dalam UU APBN. Misalnya, Peraturan Presiden (Perpres) 104/2021 memerinci target penerimaan cukai dalam APBN 2022, termasuk atas produk plastik dan minuman bergula dalam kemasan.

Menurutnya, masuknya cukai plastik dan minuman bergula dalam Perpres 104/2021 karena pemerintah merencanakan pengenaan cukai atas kedua objek tersebut. Namun, implementasi pemungutannya tetap akan tergantung pada kondisi perekonomian dan pemulihan dunia usaha tahun depan.

"Minimal sudah open, tapi implementasinya harus kami pertimbangkan nanti sambil jalan," ujarnya.

Pemerintah menargetkan penerimaan cukai 2022 mencapai Rp203,92 triliun atau naik 13% dari target tahun ini senilai Rp180 triliun. Pada cukai hasil tembakau, pemerintah menargetkan penerimaan senilai Rp193,53 triliun, naik 11% dari target tahun ini Rp173,78 triliun.

Pada cukai etil alkohol, penerimaan ditargetkan Rp190 miliar, naik 19% dari target pada tahun ini Rp160 miliar. Kemudian, setoran cukai minuman mengandung etil alkohol ditargetkan Rp6,8 triliun, naik 22,3% dari target 2021 senilai Rp5,56 triliun.

Selain ketiga jenis barang kena cukai tersebut, pemerintah juga menetapkan target penerimaan cukai dari produk plastik senilai Rp1,9 triliun dan minuman bergula dalam kemasan Rp1,5 triliun pada tahun depan.

Wacana pengenaan cukai kantong plastik sudah terdengar sejak 2016. Pemerintah untuk pertama kalinya memasang target setoran cukai kantong plastik pada 2017. Tahun ini, pemerintah juga menargetkan penerimaan cukai dari plastik senilai Rp500 miliar, walaupun belum menerapkannya.

Ketika proses pembahasan UU APBN, DPR sebenarnya sudah meminta pemerintah untuk segera mengeksekusi rencana ekstensifikasi cukai. Ekstensifikasi itu misalnya dilakukan pada produk plastik dan minuman bergula.

Awal 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyampaikan rencana pemerintah menambah objek cukai pada kantong plastik, minuman bergula atau berpemanis, serta emisi karbon kepada DPR. Kala itu, tarif cukai plastik direncanakan senilai Rp30.000 per kilogram atau Rp200 per lembar.

Sementara pada minuman bergula, cukai rencananya dikenakan pada minuman teh kemasan, minuman berkarbonasi atau soda, serta minuman lainnya seperti kopi, minuman berenergi, dan konsentrat. Tarifnya bervariasi, yakni Rp1.500 per liter pada minuman teh kemasan, Rp2.500 per liter pada soda, serta Rp2.500 per liter pada minuman lainnya. (sap)