Pengembangan Pesawat Tanpa Awak, Insentif Pajak Bakal Diberikan

JAKARTA, DDTCNews - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan peta jalan pengembangan ekosistem industri kedirgantaraan Indonesia 2022-2045. Peta jalan ini turut memuat rencana pengembangan pesawat terbang nirawak.

Sesuai dengan dokumen peta jalan tersebut, para pemain industri kedirgantaraan dunia mulai berpacu dalam riset dan inovasi untuk mengembangkan pesawat nirawak. Pemerintah pun berencana mendorong sektor swasta mengembangkan dan memproduksi pesawat nirawak melalui pemberian stimulus, termasuk pajak.

“Untuk menunjang industri pesawat nirawak dalam negeri, dukungan pemerintah dibutuhkan pada aspek kemudahan usaha, insentif pajak, bantuan dana, pembinaan, pembuatan regulasi, dan lain-lain," bunyi penjelasan dalam dokumen itu, dikutip pada Senin (21/11/2022).

Industri pesawat nirawak seperti drone relatif masih baru dan tidak membutuhkan modal serta infrastruktur yang besar. Saat ini, perusahaan pesawat nirawak sudah berkembang di Indonesia antara lain Frogs, UAVIndo, dan Chroma.

Komponen dan konfigurasi drone cukup sederhana. Dengan demikian, industri drone di Indonesia sudah dapat dimulai dari hulu (pengolahan material), assembly, hingga hilir (sistem operasi). Namun, sebagian besar masih berada dalam kapasitas assembly. Rantai pasok komponen drone belum terbentuk sehingga masih tergantung dari komponen impor.

Perusahaan drone Indonesia pun diharapkan bisa bersaing dengan produsen dari China, Israel, Eropa dan AS. Hal ini mengingat teknologinya masih relatif baru dan starting point industrinya yang hampir sama atau tidak tertinggal jauh.

Berdasarkan potensi dan kondisi industri drone di Indonesia, periode 2021-2025 difokuskan untuk pengembangan medium cargo drone A-4 (500 kilogram). Periode 2026-2030 difokuskan untuk pengembangan large cargo drone A-4 (2 ton).

Pengembangan sejumlah teknologi drone seperti A-1, A-2, A-3, B, dan C dapat dimulai lebih awal, bahkan sudah dilakukan perusahaan swasta yang mempunyai kapabilitas dan kapasitas untuk memproduksi jenis drone tersebut.

Regulasi pengoperasian drone utamanya dibutuhkan untuk menunjang keamanan dalam operasi serta dalam proses transmisi data/sensor.

Pendefinisian ruang udara untuk berbagai jenis drone perlu diperjelas agar tidak berbenturan dengan aviasi komersial juga penting untuk keselamatan berbagai pihak. Regulasi pengoperasian drone juga diperlukan untuk melindungi keselamatan publik, melindungi rahasia negara dan hak/privasi individu.

"Dukungan pemerintah untuk RD&D (research development, and design) juga dibutuhkan untuk melengkapi kapasitas modifikasi drone untuk berbagai utilitas dengan pengembangan sistem transmisi, dan sistem navigasi secara otonom," bunyi peta jalan tersebut. (kaw)