Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
With less than a month to go before the European Union enacts new consumer privacy laws for its citizens, companies around the world are updating their terms of service agreements to comply.
The European Union’s General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) goes into effect on May 25 and is meant to ensure a common set of data rights in the European Union. It requires organizations to notify users as soon as possible of high-risk data breaches that could personally affect them.
MEDAN, DDTCNews – Laporan pertanggungjawaban keuangan APBD 2015 Pemprov Sumatera Utara dinilai mengecewakan, karena klaim surplus PAD sebesar Rp536,3 miliar yang ternyata bersumber terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Anggota DPRD Sumatera Utara Muhri Fauzi menilai jika pendapatan Sumatera Utara memang mengalami surplus, Gubernur Sumut harus bisa menjelaskan sektor manakah yang membuat PAD (Pendapatan Asli Daerah) menjadi surplus.
“Laporan itu menjadi surplus karena ada Silpa. Kalau surplusnya dari SiLPA itu bukan prestasi, tapi justru menunjukkan bahwa Gubernur tidak mampu mengelola anggaran dengan baik,” ujarnya, Selasa (2/8).
Muhri meminta Gubernur tidak membodoh-bodohi masyarakat dengan menyebutkan bahwa laporan keuangan tahun lalu mengalami surplus. Sebab surplus yang berasal dari Silpa tidak ada artinya.
Muhri menyarankan Gubernur untuk lebih menggerakkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bekerja lebih maksimal dalam menggali PAD melalui berbagai sektor-sektor baru.
Sebab selama ini, seperti dilansir tobasatu.com, Pemprov Sumut hanya mengandalkan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.