Pengajuan Restitusi Kini Lebih Mudah

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mempermudah ketentuan untuk memberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (restitusi) dengan merilis Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 39 /PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

PMK 39 itu menggabungkan tiga kriteria khusus penerima restitusi seperti diatur Pasal 17C dan 17D UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, dan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN.

Tiga kriteria khusus tersebut adalah wajib pajak kriteria tertentu (Pasal 17C UU KUP), wajib pajak persyaratan tertentu (Pasal 17D UU KUP), dan terakhir, pengusaha kena pajak berisiko rendah (Pasal 9 UU PPN). Pada aturan-aturan sebelumnya, pengaturan tiga kriteria ini dipisah.

Pada PMK 39, untuk kriteria pertama yaitu kriteria tertentu, deadline pendaftarannya tidak berubah atau masih sebulan. Untuk kriteria kedua terdapat perbedaan. Dahulu, di PMK No.198/PMK.03/2013, restitusi dibolehkan untuk kelebihan maksimal Rp100 juta, kini maksimal Rp1 miliar.

Adapun kriteria ketiga, yaitu pengusaha kena pajak dengan risiko rendah, dipermudah. Jika dahulu syarat 40% saham di bursa masih berlaku, pada aturan ini syarat tersebut hilang. Jadi, perusahaan tetap bisa ikut meski jumlah sahamnya di bursa kurang dari 40%.

PMK 39 ini mencabut sedikitnya 5 aturan, yaitu PMK No.71/PMK.03/2010 tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, Ketentuan Pasal 5-Pasal 7 PMK No. 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan PPN atau PPNBM.

Berikutnya ketentuan Pasal 18A PMK No. 147 /PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat, PMK No. 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan WP dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Terakhir, PMK No. 198/PMK.03/2013 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu. Seluruh PMK tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (Gfa/Amu)