KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Minus Lagi, Ini Data Realisasi APBN 2020 Hingga Juli

Dian Kurniati | Selasa, 25 Agustus 2020 | 10:33 WIB
Penerimaan Pajak Minus Lagi, Ini Data Realisasi APBN 2020 Hingga Juli

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kinerja APBN 2020 dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (25/8/2020).

JAKARTA, DDTCNews – Realisasi penerimaan pajak hingga Juli 2020 tercatat masih mengalami kontraksi 14,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kontraksi ini tercatat lebih dalam dibandingkan dengan akhir bulan sebelumnya yang sebesar 12%.

Hal ini dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (25/8/2020). Dia menyebut kontraksi tersebut lebih dalam dari yang diperkirakannya.

"Kalau kita lihat dari sisi growth [penerimaan pajak] adalah negatif 14,7%. Ini lebih dalam dari yang kami perkirakan. Ini yang perlu kami perhatikan dari faktor-faktor pajak tersebut," katanya.

Baca Juga:
Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2020 senilai Rp 601,9 triliun atau 50,2% terhadap target APBN 2020 yang sudah diubah sesuai Perpres No. 72/2020 senilai Rp1.198,8 triliun.

Sebagai perbandingan, realisasi penerimaan pajak selama tujuh bulan pertama pada 2019 tercatat senilai Rp705,4 triliun atau 44,7% terhadap target. Performa tersebut sekaligus tercatat mengalami pertumbuhan 2,7%.

Sementara itu, realisasi penerimaan bea dan cukai hingga 31 Juli 2020 tercatat senilai Rp109,1 triliun atau 53,0% dari target Rp205,7 triliun. Realisasi ini mencatatkan pertumbuhan 3,7% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu yang senilai Rp105,2 triliun.

Baca Juga:
Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Dengan demikian, realisasi penerimaan perpajakan hingga Juli 2020 tercatat senilai Rp711 triliun atau 50,6% dari target Rp1.404,5 triliun. Performa ini mencatatkan kontraksi 12,3% dibandingkan realisasi akhir Juli 2019 senilai Rp810,6 triliun.

Secara umum, realisasi pendapatan negara tercatat senilai Rp922,2 triliun atau terkontraksi 12,4% dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu Rp1.052,4 triliun. Realisasi pendapatan negara itu setara dengan 54,1% dari target senilai Rp1.699,9 triliun.

Di sisi lain, belanja negara hingga 31 Juli 2020 tercatat senilai Rp1.252,4 triliun atau 45,7% dari pagu Rp2.739,2 triliun. Realisasi belanja negara itu tumbuh 1,3% dibandingkan penyerapan per akhir Juli tahun lalu yang senilai Rp1.236,3 triliun.

Baca Juga:
Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Dengan performa pendapatan negara dan belanja negara itu, defisit APBN tercatat mencapai Rp330,2 triliun atau 31,8% dari patokan dalam APBN 2020 senilai Rp1.039,2 triliun. Realisasi defisit anggaran itu setara dengan 2,01% PDB. (kaw)



Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:13 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?