Penerimaan Negara Lesu, Luhut Sebut karena Ada Inefisiensi

JAKARTA, DDTCNews - Menko Kemaritiman dan Investasi Binsar Pandjaitan menilai penerimaan negara yang lesu pada tahun ini disebabkan oleh inefisiensi di berbagai sektor.

Luhut mengatakan inefisiensi menyebabkan upaya pengumpulan penerimaan negara tidak optimal. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menghilangkan defisiensi melalui digitalisasi.

"Jika semua sektor pemerintahan sudah menerapkan digitalisasi, maka efisiensi bisa diciptakan, celah untuk berkorupsi bisa berkurang, dan yang paling penting penerimaan negara bisa kembali meningkat," katanya melalui Instagram, dikutip pada Rabu (10/7/2024).

Luhut mengatakan digitalisasi mulai diterapkan di berbagai sektor guna mengoptimalkan penerimaan negara. Misal, Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (SIMBARA) yang bakal mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Dia menjelaskan Simbara akan mengintegrasikan pengawasan terhadap wajib bayar PNBP. Pasalnya, sistem terintegrasi ini dapat menekan selisih angka terkait data mineral di antaranya batu bara dan nikel.

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menduplikasi sistem Simbara untuk kelapa sawit, mengingat potensi penerimaan negara yang besar dari komoditas tersebut. Tidak hanya ke PNBP, pengawasan melalui Simbara diproyeksi akan berefek positif terhadap penerimaan pajak.

"Dari data yang saya terima, ada banyak perusahaan kelapa sawit yang belum memiliki NPWP, hal ini menyebabkan kita tidak bisa menagih PPh badan. Jika sistem ini sudah bisa di implementasikan, maka penerimaan pajak bisa ditingkatkan," ujarnya.

Luhut menambahkan defisit APBN 2024 yang diperkirakan melebar akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara. Menurutnya, pelebaran defisit ini terjadi seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target.

Shortfall pajak ini terutama disebabkan oleh setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas yang merosot, sebagai dampak penurunan harga komoditas secara tajam. Berkaca dari kondisi tersebut, dia berharap ketergantungan penerimaan pajak dari komoditas dapat dikurangi.

Pemerintah memperkirakan defisit anggaran tahun ini akan lebih tinggi dari yang ditargetkan dalam APBN 2024. Defisit anggaran diestimasi mencapai Rp609,7 triliun atau 2,7% PDB, melonjak dari rencana pada APBN 2024 senilai Rp522,8 triliun atau 2,29% PDB.

Pendapatan negara diestimasi mampu mencapai target Rp2.802,3 triliun, walaupun penerimaan perpajakan diperkirakan shortfall. Adapun soal belanja negara, outlook-nya mencapai Rp3.412,2 triliun atau 102,6% dari pagu Rp3.325,1 triliun. (sap)