KINERJA FISKAL

Pendapatan Negara Melambat, Sri Mulyani: Kami Mulai Waspada

Redaksi DDTCNews | Jumat, 17 Mei 2019 | 05:45 WIB
Pendapatan Negara Melambat, Sri Mulyani: Kami Mulai Waspada

Suasana konferensi pers APBN Kita.

JAKARTA, DDTCNews – Pendapatan negara hingga April 2019 tercatat melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Keuangan mengakui hal tersebut mencerminkan lemahnya aktivitas perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pendapatan negara hingga 30 April 2019 tercatat senilai Rp530,7 triliun atau 24,5% dari target Rp2.165,1 triliun. Kinerja tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 27,9% dari target.

“Pertumbuhan pendapatan tersebut naik 0,5% dibanding tahun lalu sampai April. Ini menandakan pertumbuhan yang mulai melambat [tahun lalu pertumbuhan mencapai 13,3%] dan terlihat dari penerimaan perpajakan yang alami pelemahan,” jelasnya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (16/5/2019).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut kemudian menguraikan kinerja setoran perpajakan yang tumbuh 4,7% hingga April 2019. Angka pertumbuhan tersebut jauh lebih rendah dari kinerja periode yang sama tahun lalu yang mampu tumbuh 11,1%.

Loyonya pertumbuhan penerimaan perpajakan ini, menurutnya, telah meningkatkan kewaspadaan pemerintah. Otoritas fiskal menjamin catatan kinerja penerimaan ini akan menjadi landasan kebijakan pada semester II/2019.

“Ini [realisasi penerimaan perpajakan] menggambarkan bahwa kita lihat ekonomi mengalami pelemahan meski tidak berada dalam zona negatif. Namun, kami mulai waspada,” paparnya.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Meskipun kinerja penerimaan terpantau lesu. Sri Mulyani menjamin anggaran negara masih dalam teritori aman dan terkendali untuk menopang perekonomian nasional.

“Pelaksanaaan APBN 2019 tetap aman dan terjaga untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan mewaspadai dinamika perekonomian global yang melambat dengan strategi APBN countercyclical,” imbuhnya. (kaw)

Berikut rincian realisasi APBN 2019 hingga April:

Baca Juga:
Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu
Pos APBN 2019 Realisasi* 2018**
Pendapatan Negara (Rp Triliun) 2.165,1 530,7 528,1
Belanja Negara (Rp Triliun) 2.461,1 631,8 582,9
Keseimbangan Primer (Rp Triliun) (20,1) (18,4) 24,4
Surplus/(Defisit) Anggaran (Rp Triliun) (296,0) (101,0) (54,9
Persentase Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB (%) (1,84) (0,63) (0,37)
Pembiayaan Anggaran (Rp Triliun) 296,0 143,8 194,3

Ket: *realisasi hingga April 2019; **realisasi pada Januari hingga April 2018

Sumber: Kementerian Keuangan.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN