Ilustrasi.
LOMBOK BARAT, DDTCNews – Pemkab Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan peluang untuk memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini sangat kecil.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Suparlan mengatakan sampai awal Juni 2021, realisasi penerimaan PAD baru mencapai 27% dari target Rp293 miliar. Kinerja tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan performa pada periode sama tahun lalu yang mampu mencapai 45% dari target.
“Target ini kecil kemungkinan dapat tercapai dalam kondisi seperti ini. Tahun ini terjadi penurunan," katanya, dikutip pada Jumat (11/6/2021).
Suparlan menjelaskan loyonya kinerja PAD disebabkan belum kembali normalnya seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Sektor tersebut merupakan sumber PAD Lombok Barat dari setoran pajak hotel dan restoran.
Kinerja penerimaan dua jenis pajak tersebut masih minim sampai awal Juni 2021. Dari target penerimaan pajak hotel dan restoran yang ditetapkan senilai Rp20 miliar pada tahun ini, realisasinya baru mencapai Rp4,1 miliar.
Menurutnya, Pemkab Lombok Barat sudah melakukan pengawasan dengan uji petik realisasi pajak hotel dan restoran pada 10 tempat usaha. Hasilnya paralel dengan setoran pajak pengusaha dengan okupansi hotel rata-rata per hari hanya 2-3 kamar.
"Jadi pemasukannya [pajak hotel] masih sangat kecil sekali karena rata-rata okupansi hotel masih sangat rendah," terangnya.
Oleh karena itu, Bapenda mengalihkan perhatian untuk optimalisasi penerimaan pada pajak berbasis properti seperti PBB-P2 dan BPHTB. Menurutnya, banyak bermunculannya pengusaha pengembang perumahan berpotensi meningkatkan penerimaan BPHTB dan PBB-P2.
"PBB dan BPHTB yang lebih tinggi berasal dari wilayah pengembang seperti Mekaki. Dari target Rp32 miliar, sudah kami capai Rp14 miliar," imbuhnya, seperti dilansir suarantb.com. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.