KABUPATEN LOMBOK BARAT

Pendapatan Asli Daerah Diproyeksi Tidak Capai Target, Ini Alasannya

Redaksi DDTCNews | Jumat, 11 Juni 2021 | 11:10 WIB
Pendapatan Asli Daerah Diproyeksi Tidak Capai Target, Ini Alasannya

Ilustrasi. 

LOMBOK BARAT, DDTCNews – Pemkab Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan peluang untuk memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini sangat kecil.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Suparlan mengatakan sampai awal Juni 2021, realisasi penerimaan PAD baru mencapai 27% dari target Rp293 miliar. Kinerja tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan performa pada periode sama tahun lalu yang mampu mencapai 45% dari target.

“Target ini kecil kemungkinan dapat tercapai dalam kondisi seperti ini. Tahun ini terjadi penurunan," katanya, dikutip pada Jumat (11/6/2021).

Baca Juga:
Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

Suparlan menjelaskan loyonya kinerja PAD disebabkan belum kembali normalnya seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Sektor tersebut merupakan sumber PAD Lombok Barat dari setoran pajak hotel dan restoran.

Kinerja penerimaan dua jenis pajak tersebut masih minim sampai awal Juni 2021. Dari target penerimaan pajak hotel dan restoran yang ditetapkan senilai Rp20 miliar pada tahun ini, realisasinya baru mencapai Rp4,1 miliar.

Menurutnya, Pemkab Lombok Barat sudah melakukan pengawasan dengan uji petik realisasi pajak hotel dan restoran pada 10 tempat usaha. Hasilnya paralel dengan setoran pajak pengusaha dengan okupansi hotel rata-rata per hari hanya 2-3 kamar.

Baca Juga:
Ratusan ASN Nunggak PBB, Pemda Gencarkan Penagihan dan Siapkan Sanksi

"Jadi pemasukannya [pajak hotel] masih sangat kecil sekali karena rata-rata okupansi hotel masih sangat rendah," terangnya.

Oleh karena itu, Bapenda mengalihkan perhatian untuk optimalisasi penerimaan pada pajak berbasis properti seperti PBB-P2 dan BPHTB. Menurutnya, banyak bermunculannya pengusaha pengembang perumahan berpotensi meningkatkan penerimaan BPHTB dan PBB-P2.

"PBB dan BPHTB yang lebih tinggi berasal dari wilayah pengembang seperti Mekaki. Dari target Rp32 miliar, sudah kami capai Rp14 miliar," imbuhnya, seperti dilansir suarantb.com. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:00 WIB PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN PURWOREJO

Ratusan ASN Nunggak PBB, Pemda Gencarkan Penagihan dan Siapkan Sanksi

Selasa, 24 Desember 2024 | 10:00 WIB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Antisipasi Dampak Opsen, Pemprov Kalbar Beri Keringanan Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra