Penambahan Barang Kena Cukai, Proses Persetujuan DPR Disederhanakan

JAKARTA, DDTCNews – Melalui rancangan revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pemerintah mengusulkan simplifikasi penambahan dan pengurangan barang kena cukai (BKC).

Naskah Akademik (NA) RUU KUP menyebut ketentuan yang ada pada UU Cukai membuat penambahan atau pengurangan BKC saat ini kurang fleksibel karena harus mendapatkan persetujuan DPR. Melalui RUU KUP, proses persetujuan hanya perlu dilakukan ketika akan memasukkan target penerimaan BKC tertentu pada RUU APBN.

"Tetap meminta persetujuan DPR RI namun cukup hanya satu kali yakni pada proses penyusunan RUU APBN sehingga proses penambahan atau pengurangan BKC tersebut akan menjadi lebih efektif dan optimal," tulis pemerintah dalam NA RUU KUP, dikutip pada Minggu (11/7/2021).

Pasal 4 ayat (2) UU Cukai yang berlaku saat ini mengatur penambahan atau pengurangan BKC diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (PP). Meski demikian, rencana penambahan atau pengurangan BKC harus disampaikan kepada DPR yang membidangi keuangan untuk mendapatkan persetujuan dan dimasukkan dalam RUU APBN.

Dengan ketentuan tersebut, pemerintah menilai terdapat dua kali proses persetujuan oleh DPR. Pertama, persetujuan terkait dengan target penerimaan cukai lainnya dari BKC baru dalam APBN. Kedua, persetujuan terkait dengan penambahan atau pengurangan barang kena cukai yang akan diatur dalam PP.

"Duplikasi proses persetujuan DPR menimbulkan kebingungan dan proses birokrasi yang panjang sehingga berakibat kebijakan pengenaan cukai tidak dapat segera dilaksanakan," tulis pemerintah pada NA RUU KUP.

Pemerintah pun berencana mengatur kembali proses persetujuan terhadap pengajuan BKC agar lebih sederhana. Simplifikasi proses penambahan atau pengurangan barang kena cukai itu bertujuan menciptakan proses pengambilan kebijakan yang lebih efektif tanpa ada adanya duplikasi proses.

Selain itu, simplifikasi juga diharapkan mampu membuat proses penambahan atau pengurangan BKC dapat berjalan secara efektif dan optimal sehingga pemerintah dapat segera melaksanakan pemungutan cukai.

Pada akhirnya, pemerintah berharap simplifikasi tersebut dapat mendapat sumber penerimaan negara baru serta membantu mengurangi dampak negatif dari suatu barang.

Dalam NA RUU KUP itu, pemerintah juga memaparkan sulitnya menambah BKC pada kantong plastik. Target penerimaan cukai kantong plastik telah masuk dalam UU APBN sejak 2017 tetapi kebijakan itu belum terlaksana hingga saat ini. Simak pula Fokus ‘Menimbang Perluasan Objek Cukai’. (kaw)