PROVINSI LAMPUNG

Pemutihan Pajak Kendaraan, Lokasi Pembayaran Ditambah

Dian Kurniati | Senin, 14 Juni 2021 | 10:40 WIB
Pemutihan Pajak Kendaraan, Lokasi Pembayaran Ditambah

Ilustrasi. 

BANDAR LAMPUNG, DDTCNews – Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlaku sepanjang 1 April hingga 30 September 2021.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Adi Erlansyah mengatakan saat ini pemprov telah menambah dan memperluas lokasi pelayanan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, pelayanan program pemutihan pada saat ini dapat diakses melalui Samsat Desa.

"Diperluas sesuai seperti yang menjadi keinginan masyarakat. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Lampung," katanya, dikutip pada Senin (14/6/2021).

Baca Juga:
Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

Adi mengatakan penambahan lokasi layanan program pemutihan pajak kendaraan tersebut meliputi 12 Samsat keliling, 4 Samsat mal, 1 Samsat kontainer, dan 2 Samsat desa. Namun, unit layanan Samsat keliling, Samsat mal, Samsat kontainer, dan Samsat desa hanya dapat melayani pembayaran pajak untuk pemutihan kendaraan di bawah 4 tahun.

Menurut Adi, pengurusan pembayaran pajak di atas 4 tahun dan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) tetap harus dilakukan di Samsat induk.

"Kalau untuk pendaftaran pemutihan kendaraan yang sudah 5 tahun atau perpanjangan STNK, tetap bisa via online," ujarnya, seperti dilansir lampung77.com.

Berikut ini daftar lokasi tambahan yang melayani program pemutihan pajak kendaraan bermotor:

Baca Juga:
Antisipasi Dampak Opsen, Pemprov Kalbar Beri Keringanan Pajak

12 unit mobil layanan Samsat keliling (Samling):

  • Samling Bandar Lampung I
  • Samling Bandar Lampung II
  • Samling Tanjung Bintang, Lampung Selatan
  • Samling Jati Agung, Lampung Selatan
  • Samling Bandar Jaya, Lampung Tengah
  • Samling Sukadana, Lampung Timur
  • Samling Labuhan Maringgai, Lampung Timur
  • Samling Abung Semuli, Lampung Utara
  • Samling Baradatu, Way Kanan
  • Samling Talang Padang, Tanggamus
  • Samling Fajar Bulan, Lampung Barat
  • Samling Pesawaran

4 titik Samsat Mal

  • Samsat Mall Chandra, Bandar Lampung
  • Samsat Mall Kartini, Bandar Lampung
  • Samsat Mall Bumi Kedaton, Bandar Lampung
  • Samsat Chandra Natar, Lampung Selatan

1 titik layanan Samsat kontainer

Baca Juga:
Opsen Berlaku Tahun Depan, Pemda se-Riau Teken Perjanjian Kerja Sama
  • Samsat Kontainer di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung

2 titik layanan Samsat desa

  • Samsat Desa Padang Cermin, Pesawaran
  • Samsat Desa Bukit Kemuning, Lampung Utara

Sebelumnya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No. 14/2021 mengatur insentif pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada pemilik kendaraan yang akan melakukan balik nama/mutasi kendaraannya dalam daerah, kecuali untuk kendaraan bermotor yang melakukan ubah bentuk.

Pada pemilik kendaraan bermotor tetap dilakukan penghitungan kembali atas pajak kendaraan bermotor untuk masa pajak yang sebelum jatuh tempo. Selain itu, pemilik kendaraan yang pajaknya telah jatuh tempo juga tetap diwajibkan membayar pokok pajak kendaraan bermotor 1 tahun berjalan tanpa denda administrasi dan bunga.

Kemudian, pemilik kendaraan bermotor berpelat nomor polisi BE yang menunggak pajak kendaraan bermotor akan memperoleh keringanan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda. Pembebasan tersebut berlaku atas semua pokok tunggakan dan denda keterlambatan plus bunganya.

Masyarakat yang mengikuti program pemutihan tersebut hanya diwajibkan membayar pajak kendaraan bermotor satu tahun berjalan dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP), surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) terakhir. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

15 Juni 2021 | 10:28 WIB

Dengan adanya pemutihan ini semoga dapat meningkatkab pendapatan asli daerah dan juga meringankan beban masyarakat

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:00 WIB PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 10:00 WIB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Antisipasi Dampak Opsen, Pemprov Kalbar Beri Keringanan Pajak

Sabtu, 21 Desember 2024 | 09:00 WIB PROVINSI RIAU

Opsen Berlaku Tahun Depan, Pemda se-Riau Teken Perjanjian Kerja Sama

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?