Pemutihan Denda PKB/ BBNKB Dimulai Hari Ini

PADANG, DDTCNews — Pemprov Sumatera Barat kembali memberikan keringanan bagi pemilik kendaraan bermotor di daerahnya berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kepala UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi di Padang, Jaya Isman menyatakan kebijakan tersebut efektif mulai 1 Oktober hingga 30 November 2016, dan tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sumbar No.903/01/Peng-DPKD-2016 dan berlaku selama 2 bulan.

“Yang kita hapus adalah sanksi administrasi atau dendanya. Jika pemilik kendaraan terlambat membayar PKB/BBNKB, tidak dikenakan biaya. Meskipun sudah terlambat beberapa tahun lamanya, tidak bayar denda,” ujarnya di Padang, akhir pekan lalu (30/9).

Dengan demikian, sambungnya bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak setelah 30 November 2016, otomatis akan berlaku ketentuan biasa, dikenakan sanksi administrasi atau denda jika terlambat bayar pajak.

Dia menjelaskan kebijakan serupa juga pernah diterapkan sebelumnya pada periode Februari-Maret 2016, dan hasilnya cukup signifikan bagi peningkatan pendapatan pajak daerah, dengan tambahan penerimaan sebesar Rp18,78 miliar. Karena itu, kebijakan tersebut diulangi lagi.

Adapun, proses penghapusan sanksi administrasi atau denda PKB dan BBNKB ini dapat dilakukan di UPTD Pelayanan Pajak Provinsi se Sumatera Barat atau Kantor Bersama Samsat. “Kami berharap dengan kebijakan ini kepatuhan pajak dan juga pendapatan daerah dapat meningkat,” katanya.

Jaya menjelaskan harus diakui perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional telah berdampak pada menurunnya kemampuan daya beli warga. Situasi itu, ungkapnya seperti dirilis harianhaluan.com, akhirnya berpengaruh pula pada pembayaran pajak kendaraan.

Dengan memberikan keringanan berupa penghapusan denda, pemerintah berharap masyarakat dapat menunaikan kewajibannya mem¬bayar PKB/BBNKB. “Dan target pendapatan daerah kami sebesar Rp584,4 miliar juga dapat tercapai,” katanya. (Bsi)