Pemprov DKI Tetapkan NJOP PBB Pulau Reklamasi

JAKARTA, DDTCNews – Pemprov DKI Jakarta ternyata sudah menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pajak bumi dan bangunan (PBB) terutang atas objek pajak di salah satu pulau reklamasi, Pantai Maju.

Melalui Peraturan Gubernur No. 32/2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menetapkan kode zona nilai tanah (ZNT) dan nilai jual objek pajak (NJOP) atas kawasan Pantai Maju. ZNT dan NJOP pada pergub menjadi dasar pengenaan pajak tahun 2018 dan 2019.

"Hingga saat ini belum ditetapkan kode ZNT dan NJOP atas kawasan Pantai Maju pada tahun 2018 dan 2019, sehingga belum dapat dilakukan pemungutan PBB atas kawasan tersebut," bunyi bagian pertimbangan Pergub 32/2020, dikutip Rabu (24/3/2021).

Koden ZNT dan NJOP PBB 2018 ditambahkan berdasarkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang telah diterbitkan atas objek-objek pada kawasan tersebut.

NJOP PBB 2018 2019 ditetapkan berdasarkan NJOP bumi dan daftar biaya komponen bangunan (DBKB). DBKB adalah daftar yang dibuat untuk mempermidah penghitungan nilai bangunan. Nilai bangunan ditetapkan menggunakan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama, komponen material bangunan, dan/atau komponen fasilitas bangunan.

NJOP bumi terdiri atas NJOP bumi berupa tanah dan NJOP bumi berupa perairan pedalaman. NJOP bumi tahun 2018 dan 2019 terlampir pada lampiran I dan lampiran II pergub. NJOP bumi berupa perairan ditetapkan sebesar seperduapuluh dari NJOP bumi berupa tanah yang berlaku di sekitarnya.

Untuk diketahui, temuan mengenai PBB atas objek pajak di pulau reklamasi diungkapkan BPK pada 22 Juni 2020 ketika BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan DKI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) DKI Jakarta 2019.

Dalam LHP Sistem Pengendalian Intern (SPI) 2019, BPK menilai pendataan potensi pajak di Pantai Maju belum dilakukan secara optimal. Akibatnya, pajak atas objek pada Pantai Maju belum seluruhnya dipungut oleh Pemprov DKI Jakarta.

Nilai potensi PBB 2018 dan 2019 yang belum dipungut pemprov mencapai Rp180,39 miliar yang terdiri dari Rp85,42 miliar untuk PBB 2018 dan Rp94,97 miliar untuk PBB 2019. (rig)