PROVINSI JAWA TENGAH

Pemprov Diminta Optimalkan Penerimaan dari Dua Jenis Pajak Ini

Redaksi DDTCNews | Senin, 15 Maret 2021 | 17:15 WIB
Pemprov Diminta Optimalkan Penerimaan dari Dua Jenis Pajak Ini

Ilustrasi. (DDTCNews)

SUKOHARJO, DDTCNews – Wakil Ketua DPRD Quatly Abdulkadir menilai Pemprov Jawa Tengah masih memiliki ruang untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, terutama dari pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan.

Quatly mengatakan optimalisasi penerimaan pajak daerah masih bisa dilakukan meskipun di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, potensi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak air permukaan yang belum tergarap masih besar.

"Pada saat pandemi Covid-19 ini, di mana semua sektor terpukul dan lesu, untuk pajak daerah yang bisa dioptimalkan yaitu pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan," katanya dikutip dari laman resmi DPRD Jateng, Senin (15/3/2021).

Baca Juga:
Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

Pimpinan DPRD dari Fraksi PKS itu menuturkan PKB dan pajak air permukaan masih berpotensi untuk digali karena beberapa alasan. Dia menyampaikan setoran PKB masih bisa ditingkatkan karena masih tingginya angka tunggakan pajak.

Sementara itu, setoran pajak air permukaan merupakan jenis pungutan yang mudah diawasi. Namun, hingga saat ini masih terkendala lantaran banyak pelaku usaha yang belum terdata sebagai konsumen air permukaan dan wajib membayar pajak ke kas daerah.

Menurutnya, optimalisasi penerimaan pajak harus konsisten dilakukan pemprov untuk menopang pembangunan daerah. Apalagi, setoran pajak merupakan kontributor terbesar bagi pendapatan asli daerah yaitu sebesar 84%.

Baca Juga:
Ratusan ASN Nunggak PBB, Pemda Gencarkan Penagihan dan Siapkan Sanksi

Optimalisasi penerimaan pajak daerah juga dibutuhkan untuk menjamin pembangunan Jateng periode 2018-2023 bisa dilaksanakan sesuai target RPJMD. Untuk itu, kepatuhan warga dalam membayar pajak harus ditingkatkan.

"Pembangunan daerah tidak lepas dari pajak. Semakin warga taat dalam membayar pajak, maka pembangunan semakin terealisasi," tutur Quatly. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:00 WIB PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN PURWOREJO

Ratusan ASN Nunggak PBB, Pemda Gencarkan Penagihan dan Siapkan Sanksi

Selasa, 24 Desember 2024 | 10:00 WIB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Antisipasi Dampak Opsen, Pemprov Kalbar Beri Keringanan Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra