KOTA MANOKWARI

Pemkot Beri Keringanan untuk Tunggakan 3 Jenis Pajak Ini

Dian Kurniati | Kamis, 17 November 2022 | 18:00 WIB
Pemkot Beri Keringanan untuk Tunggakan 3 Jenis Pajak Ini

Ilustrasi.

MANOKWARI, DDTCNews – Pemkot Manokwari, Papua Barat memberikan keringanan atas 3 jenis pajak, yaitu pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel guna mendorong para wajib pajak melunasi tunggakan pajaknya.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Manokwari Umrah Nur mencatat tunggakan pajak daerah hingga saat ini mencapai lebih dari Rp10 miliar. Untuk mengejar tunggakan tersebut, pemkot terus mengoptimalkan penagihan.

"Selain itu, kami juga berikan keringanan. Pemberian keringanan pajak itu bentuknya ada 2 jenis, yaitu pengurangan dan mencicil atau mengangsur tunggakan pajak," katanya, dikutip pada Kamis (17/11/2022).

Baca Juga:
Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Umrah menyebut pemberian relaksasi berlaku untuk tunggakan pada 3 jenis pajak daerah, yaitu pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan. Nanti, pemberian relaksasi akan disesuaikan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan.

Dia menjelaskan setiap wajib pajak dapat mengajukan permohonan relaksasi pajak. Namun, petugas Bapenda akan melakukan penilaian berdasarkan laporan penghasilan terlebih dahulu sebelum memberikan keputusan relaksasi pajak.

Umrah menjelaskan pengenaan pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan dilakukan berdasarkan prinsip self assessment. Dalam hal ini, wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung dan menyetorkan pajak daerah kepada Bapenda.

Baca Juga:
Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Bapenda juga akan tetap melakukan analisis terhadap laporan setoran masa pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan yang disampaikan wajib pajak.

"Kalau sudah lengkap dan benar laporan mereka, kami akan terbitkan SKPD nihil. Namun, kalau belum benar, ya akan diterbitkan SKPD kurang bayar yang besarannya akan dihitung oleh tim dari Bapenda," ujar Umrah seperti dilansir jubi.id.

Dia menambahkan tim Bapenda kini melakukan penagihan aktif dengan mendatangi berbagai tempat usaha. Selain itu, tim juga mulai menempelkan stiker berlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tempat usaha yang menunggak pajak. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?