Pemkab Bangka Selatan Tetapkan Tarif 9 Jenis Pajak Daerah

BANGKA SELATAN, DDTCNews - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali itu dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Selatan 1/2024.

Perda tersebut diterbitkan untuk menyesuaikan perubahan ketentuan pajak daerah dalam Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Perda itu juga dirilis untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pajak.

“Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah..., perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan daerah Kabupaten Bangka Selatan yang mengatur tentang pajak daerah...,” bunyi salah satu pertimbangan, dikutip pada Sabtu (11/5/2024).

Pemkab Bangka Selatan di antaranya menetapkan tarif atas 9 jenis pajak daerah. Pertama, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Tarif PBB-P2 ditetapkan secara bervariasi tergantung pada jenis objek dan nilai jual objek pajak (NJOP) dengan perincian sebagai berikut.

• 0,1% untuk NJOP sampai dengan Rp500 juta;
• 0,115% untuk NJOP di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar;
• 0,175% untuk NJOP di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar;
• 0,2% untuk NJOP di atas Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar;
• 0,215% untuk NJOP di atas Rp5 miliar;
• 0,05% untuk lahan produksi pangan dan ternak.

Kedua, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5%. Ketiga, pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Secara umum, tarif PBJT atas makanan dan/atau minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan ditetapkan sebesar 10%.

Namun, ada tarif khusus yang berlaku untuk PBJT kesenian dan hiburan tertentu dan PBJT atas tenaga listrik dengan perincian sebagai berikut.

• 40% khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa;
• 3% khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam;
• 1,5% khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

Keempat, pajak reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%. Kelima, pajak air tanah (PAT). Tarif PAT ditetapkan sebesar 20%. Keenam, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Tarif pajak MBLB ditetapkan sebesar 20%.

Ketujuh, pajak sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10%. Kedelapan, opsen pajak kendaraan bermotor (PKB). Tarif opsen PKB ditetapkan sebesar 66% dari PKB terutang.

Kesembilan, opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Tarif opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% dari BBNKB terutang. Adapun beleid ini berlaku mulai 30 Januari 2024. Namun, khusus untuk ketentuan mengenai pajak MBLB, opsen PKB, dan opsen BBNKB baru berlaku pada 5 Januari 2025.